Indeks Tito Karnavian

Kemendagri mengapresiasi Pemda berprestasi Regional Papua dalam kategori pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan Program 3 Juta Rumah.

Menteri Tito menjelaskan penanganan tanggap darurat bencana berjalan otomatis tanpa harus menunggu instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

Tito Karnavian mengatakan perbedaan definisi orang asli Papua perlu diselesaikan karena berkaitan dengan sasaran penerima manfaat dana Otsus.

Mendagri Tito mendorong Pemda dan Forkopimda menggalakkan Gerakan Indonesia ASRI melalui pengurangan sampah dan penataan kota.

Kemendagri mengapresiasi pemda berprestasi di Kalimantan melalui penghargaan dalam empat kategori layanan dan pengelolaan lingkungan.

Mendagri juga akan koordinasi ke Menteri ATR/BPN untuk cetak ulang surat tanah yang rusak.

Di tengah kunjungan, sejumlah warga menyetop rombongan Tito dan menyampaikan keluh kesah akibat gempa, salah satunya terkait kondisi air minum.

Mendagri Tito Karnavian menyebut penghargaan bagi Pemda berprestasi menjadi bentuk keseimbangan dalam pembinaan pemerintah daerah.

Tito menegaskan dana tersebut tidak hanya ditujukan untuk belanja pegawai, tetapi juga dukungan fiskal untuk kebutuhan pembangunan.

Tito menjelaskan, hanya 79 daerah yang berpotensi mendapat tambahan TKD karena kesulitan menggaji pegawai. Daerah lainnya diminta melakukan efisiensi.

Pengakuan jujur sang menteri jadi cermin retak yang menguji komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Para kepala daerah mengaku dituntut menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN), namun ruang gerak fiskal mereka dipangkas habis pemerintah pusat.

Tito mengatakan, revisi aturan penyesuaian gaji kepala daerah itu harus sesuai dengan kinerja masing-masing, termasuk soal peningkatan PAD.

Tito minta Kemenkeu segera cairkan tambahan anggaran rehab-rekon Rp6 triliun untuk percepat pemulihan pascabencana di Sumatera.

Guna cegah kepala daerah cari modal ilegal, Mendagri Tito Karnavian setuju batasan dana kampanye diatur eksplisit dalam UU Pemilu.

Pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting, karena merupakan salah satu fondasi utama agar roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

Tito mengatakan, Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran Rp100,1 T itu pada 7 kementerian/lembaga untuk rehabilitasi dampak bencana Sumatra.

Tito membantah pemerintah abai atas Jembatan Enang-Enang di Aceh. Warga disebut hanya memperbaiki akses, sementara pemerintah menyiapkan jembatan baru.

Tito mengaku kecewa pada OTT itu karena pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk cegah korupsi.

Agus menilai kegagalan daerah menggaji PPPK bukan semata kesalahan daerah, melainkan cerminan lemahnya sinkronisasi kebijakan nasional.