Indeks Tindak Pidana Pemilu

Bisakah pelanggaran Pilpres-Pemilu dipidanakan? Penjelasan mengenai peraturan tindak pidana pelanggaran Pemilu.

Kendati demikian, Ketua BPOM belum bisa menyampaikan nama industri farmasi yang diproses hukum.

Kejagung & Bawaslu sepakat perlu dilakukan pendidikan bersama terkait tindak pidana pemilu karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan pidana lain.

Bawaslu sudah menerima 1.581 laporan dugaan pelanggaran aturan pemilu. Selain itu, Bawaslu juga menemukan 14.462 dugaan pelanggaran di berbagai daerah.

Dari 600 laporan yang masuk ke Bawaslu sampai 3 Mei 2019, 159 kasus termasuk pidana pemilu. 

Bawaslu RI, per Selasa (14/4/2019) pukul 17.00 WIB merilis setidaknya terdapat 25 kasus terkait politik uang pada 25 kabupaten/kota di 13 provinsi.

Bawaslu Kabupaten Sigi, Palu, Sulawesi Tengah, menemukan dugaan tindak pidana pemilu yang melibatkan empat orang calon legislatif dari partai berbeda.

JPPR menilai, ujaran Bowo Sidik Pangarso tentang keterlibatan Nusron Wahid belum bisa dikategorikan sebagai pidana pemilu.

Ketua PA 212 diduga melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 

KPU menyetujui keinginan Kapolri menunda penanganan perkara pidana selama Pilkada 2018 karena berharap proses kampanye tidak terganggu.

Prasetio Edi Marsudi mencurigai ada aktor yang sengaja menggerakkan aksi penghadangan kampanye Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana pemilu penghadangan kampanye.

Penghadangan yang dilakukan sekelompok orang dalam masa kampanye Pilkada Serentak 2017 dinilai telah melakukan pelanggaran pidana.