Indeks Tiktok

Rifan Ardianto menyebut, TikTok hingga saat ini belum mengajukan izin e-commerce atau perdagangan secara daring.

Presiden Jokowi menuturkan butuh kerja cepat untuk mengejar teknologi digital yang tidak bisa dibendung.

Presiden Jokowi mengatakan barang impor mendominasi perdagangan daring atau e-commerce Indonesia.

Menkop UKM Teten mengklaim para pelaku UMKM yang jualan online bisa memanfaatkan promo produknya di TikTok media sosial.

TikTok Indonesia resmi menutup TikTok Shop mulai 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB.

TikTok tetap menghormati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka akan menempuh jalur konstruktif ke depannya.

Pemerintah resmi menerbitkan Permendag Nomor 31/2023. Aturan ini merupakan penyempurnaan Permendag 50/2020.

Cak Imin menyebut, Pasar Tanah Abang yang sepi pembeli bukan karena munculnya TikTok Shop. Namun, disebabkan adanya perubahan pola belanja masyarakat.

Salah satu pedagang di TikTok Shop, Juni (32) mengatakan, pemisahan ini sebenarnya hanya membuat pedagang pusing.

Presiden Jokowi berharap payung besar regulasi transformasi digital bisa membawa ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi.

TikTok Indonesia mengklaim sudah memiliki izin dari Kementerian Perdagangan.

Kemendag meminta TikTok mematuhi jika revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2023 sudah disahkan pemerintah.

Jerry Sambuaga menuturkan, saat ini TikTok belum memiliki izin bisnis e-commerce. TikTok hanya punya izin untuk beroperasi di Indonesia.

Kementerian Perdagangan segera merevisi Permendag 50 tahun 2020 sebagai dasar hukum perbedaan e-commerce dan media sosial.

TikTok mengaku telah mempunyai izin menjalankan bisnis e-commerce per Juli 2023.

Teten Masduki mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk menutup TikTok Shop, meski dianggap telah merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

TikTok menilai memisahkan media sosial dan e-commerce akan menghambat inovasi dan berpotensi merugikan banyak pihak.

Bawaslu menggandeng TikTok sebagai salah satu mitigasi risiko penyebaran hoaks Pemilu 2024 agar tak merajalela seperti saat Pemilu 2019.

Kemenkop UKM menyatakan, apabila memiliki media sosial dan e-commerce maka perlu didaftarkan dalam dua Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Kebanyakan responden (51,05 persen) mengaku paling sering menemukan hoaks di platform media sosial Facebook.