Indeks Terorisme

Pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menyinggung seolah-olah pondok pesantren adalah sarang teroris menjadi perhatian Din Syamsuddin. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini menyesalkan statement BNPT tersebut.

Dana anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diusulkan untuk ditingkatkan. Usulan tersebut ternyata mendapat sambutan positif dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui Trimedya Pandjaitan selaku wakil ketua.

Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen Erwin Triwanto, meminta agar semua pihak mewaspadai mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Bahkan, Brigjen Erwin Triwanto cenderung menyamakan Gafatar dengan kelompok radikal, seperti Jamaah Islamiah (JI), sehingga eks pengikutnya pun berpotensi menjadi ancaman bagi negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan, menyebut kondisi Densus 88 Anti-Teror saat ini menyedihkan. Ia pun mengusulkan pembenahan Densus 88 melalui revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penjara ternyata tak cukup mempan untuk membuat jera para teroris. Bom Thamrin menjadi salah satu bukti tidak mempannya program deradikalisasi. Butuh BNPT yang lebih kuat agar para teroris tak lagi menyebarkan terornya dan meresahkan masyarakat. Tetapi ada salah satu kendala yang dikeluhkan oleh BNPT adalah terbatasnya dana program deradikalisasi. Dan angaran BNPT setiap tahunnya tidak disebutkan berapa porsi yang didapat untuk program deradikalisasi.