Indeks Tarif Stnk

Biaya Pengesahan STNK Dihapus MA: Hasil Warga Melawan Presiden
Hukum
Jumat, 23 Feb 2018

Biaya Pengesahan STNK Dihapus MA: Hasil Warga Melawan Presiden

Mahkamah Agung (MA) membatalkan sebagian Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal biaya mengurus STNK.
Respons Dirlantas Polda Metro Soal Pembatalan Biaya Pengesahan STNK
Hukum
Kamis, 22 Feb 2018

Respons Dirlantas Polda Metro Soal Pembatalan Biaya Pengesahan STNK

“Pemasukannya masuk ke negara. Sementara ini sistem tidak berubah, masih berjalan seperti biasanya. Perpanjangan [STNK] masih dikenakan biaya,” kata Kombes Halim Paggara.
Pengendara Tak Bisa Ditilang Jika Telat Bayar Pajak Kendaraan
Hukum
Minggu, 26 Nov 2017

Pengendara Tak Bisa Ditilang Jika Telat Bayar Pajak Kendaraan

Jerat pidana hanya bisa diberikan jika masa berlaku 5 tahun surat tanda nomor kendaraan (STNK) sudah mati dan tidak diperpanjang.
Komisi XI DPR RI Nilai Kenaikan SRUT Bisa Kejar Target PNBP
Politik
Kamis, 23 Feb 2017

Komisi XI DPR RI Nilai Kenaikan SRUT Bisa Kejar Target PNBP

Komisi XI DPR RI optimistis kenaikan biaya Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) di Indonesia akan meningkatkan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2017.
Biaya STNK dan Tarif Listrik Akan Naikkan Inflasi
Hard news
Jumat, 13 Jan 2017

Biaya STNK dan Tarif Listrik Akan Naikkan Inflasi

Bank Indonesia memperkirakan kenaikan biaya pembuatan STNK dan tarif listrik akan berperan dalam menaikkan inflasi di Januari 2017
Berapa yang Diperoleh Negara dari Kenaikan Tarif STNK/BPKB?
Ekonomi
Selasa, 10 Jan 2017

Berapa yang Diperoleh Negara dari Kenaikan Tarif STNK/BPKB?

Tarif administrasi STNK dan BPKB kendaraan bermotor terhitung melonjak drastis. Kenaikan tarif itu ternyata tak signifikan menambah pendapatan negara. Lalu untuk apa?
Pihak Kepolisian Dinilai Abaikan UU Pelayanan Publik
Hukum
Sabtu, 7 Jan 2017

Pihak Kepolisian Dinilai Abaikan UU Pelayanan Publik

IPW menyesalkan sikap Kepolisian Indonesia yang mengabaikan UU tentang Pelayanan Publik, terkait penyesuaian tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang seharusnya ditetapkan dengan persetujuan DPR.