Indeks Tambang

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengupayakan pengelolaan tambang akan merawat lingkungan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Keuntungan hilirisasi nikel tidak sebanding dengan dampak negatif yang dihasilkan dari mulai penambangan hingga produksi menjadi produk jadi.

Bahlil telah melepas kepengurusannya di perusahaannya sejak diangkat jadi Menteri Investasi/BKPM pada Oktober 2019 lalu.

Daerah penghasil batu marmer di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Berikut daftar daerah penghasil marmer di Indonesia.

Indonesia memiliki banyak daerah penghasil gas alam dengan potensi yang cukup besar. Berikut akan dirangkum daftar penghasil gas alam di Indonesia.

Tambang terbuka disebut-sebut sebagai metode penambangan paling merusak. Lalu, apa itu tambang terbuka dan bagaimana dampaknya? Simak penjelasannya berikut.

Artikel berikut akan membahas tentang macam-macam metode pertambangan beserta proses kerjanya. Simak selengkapnya di bawah ini.

Artikel berikut akan mengulas tentang konsep green mining dan tujuannya dalam pertambangan. Simak pembahasannya di bawah ini.

JATAM mencatat, di Kaltim lubang tambang yang tidak direhabilitasi telah menelan korban tewas 49 orang dan mayoritas anak-anak.

Dalam tahapannya, Badan Usaha ormas keagamaan harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas untuk melakukan penetapan, penawaran dan pemberian WIUPK bagi organisasi masyarakat keagamaan.

Simbara telah berhasil mengumpulkan pendapatan negara langsung sebesar Rp7,1 triliun.

Melalui Simbara, pelaku usaha pertambangan harus patuh dengan peraturan pemerintah agar tetap bisa melakukan ekspor.

Anomali dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi rakyat harus segera dihentikan.

Pedoman tersebut disusun untuk mempermudah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

Ormas pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) kepada pemerintah.

Regulasi ini juga dikhawatirkan menimbulkan banyak mudarat dan sarat akan nuansa politis.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ormas keagamaan bukan pada ormas agama, melainkan badan usaha ormas.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan hal baru bagi Muhammadiyah.

Izin tambang terhadap ormas keagamaan rawan meruntuhkan nalar kritis organisasi & hanya menjadi mesin penjaga pemerintah dalam menelurkan berbagai aturan.