Indeks Sumatra Utara

Bencana ini terjadi berawal dari curah hujan tinggi pada Sabtu (22/11/2025), hingga Selasa (25/11/2025) yang membuat meluapnya sejumlah sungai.

Bobby Nasution dinilai terlibat kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan proyek di Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumut.

Topan Ginting dan dua tersangka penerima suap lainnya akan dibawa ke meja hijau di Pengadilan Tipikor Medan.

Keluarga korban tak percaya almarhum Arjuna berperilaku tidak sopan di masjid dan terhadap para tersangka.

PPIKH memandang insiden itu sebagai aksi teror, apabila berelevan dengan perkara yang ditangani Hakim Khamazaro.

Para WNA tak memiliki pengesahan RPTKA sesuai amanat PP 34 tahun 2021 dan Permenaker 08 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Topan Ginting dan dua tersangka lain yang berkasnya baru dilimpahkan ke JPU merupakan pihak penerima suap.

Dalam periode Maret 2024-September 2025, setidaknya sudah 7 kali terjadi konflik di tanah adat yang diklaim oleh PT TPL.

KPK belum melimpahkan berkas perkara milik Topan Obaja Putra Ginting dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut.

Feny Siregar diketahui sedang melakukan riset untuk skripsinya terkait Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut yang terletak di kawasan Danau Toba.

KPK memanggil Rektor USU, Muryanto Amin, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pada proyek pembangunan jalan di Sumut.

Catatan KontraS Sumut, terdapat 14 perkara kekerasan oknum TNI terhadap warga sipil di Sumut sejak 2023 lalu. Hanya empat yang sampai ke pengadilan.

KPK mengungkap aparat yang diperiksa terkait korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut adalah mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi (YA).

KPK memeriksa Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatra Utara, M Ahmad Effendy Pohan terkait korupsi proyek jalan.

KPK memeriksa eks Bupati Mandailing Natal, Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, terkait kasus korupsi proyek jalan dinas PUPR di Sumatra Utara.

Pengusutan dilakukan terkait kasus dugaan TPPU di lingkungan MA, yang menjadikan Nurhadi sebagai tersangka.

KPK memeriksa dua PNS dalam penyidikan terkait proyek pembangunan jalan di Sumut, Kamis (10/7/2025).

KPK mencatat sektor PBJ di Sumut masih berada di zona merah dengan capaian 57 persen.

KPK berharap pengungkapan ini berujung pada perbaikan mekanisme dan peruntukan anggaran pembangunan jalan di Sumut.

KPK menyita uang senilai Rp2,8 miliar dan dua senjata api saat menggeledah rumah Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting.