Indeks Sumatra

Pemerintah, kata Menkes Budi Gunadi Sadikin akan turun langsung untuk melihat kondisi lapangan dan mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan.

Sedikit cinta untuk para korban bencana alam sumatra.

Menbud Fadli Zon sebut Rp11-12 miliar sebagai anggaran awal pemulihan 100 lebih situs cagar budaya yang rusak pascabencana di Sumatra.

Air bersih ini bukan hanya ditujukan untuk pelanggan PDAM di Tapteg saja, tapi juga bagi masyarakat umum.

BNPB melaporkan masih ada 27 kota/kabupaten yang berstatus tanggap darurat. Jumlah yang terdampak dan masih mengungsi jumlahnya mencapai 526.868 orang.

Tito mengatakan, bantuan 30 ton yang diterima dari Kota Medan berasal dari Bulan Sabit Uni Emirat Arab, yakni organisasi semacam PMI di Uni Emirat Arab.

Tito pun secara terbuka menyampaikan permohonan maaf apabila ucapannya terkait bantuan Malaysia untuk Aceh menimbulkan kesan negatif.

Pratikno mengakui masih ada tantangan untuk distribusi BBM-LPG di daerah seperti  Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Mendagri Tito mengatakan beras puluhan ton dari Arab itu bukan berasal dari Pemerintah Uni Emirat Arab, tapi dari organisasi non-pemerintahan kemanusiaan.

Banyaknya wilayah yang masih tergenang banjir hingga belum pulihnya akses jalan ke sejumlah lokasi membuat upaya menyalakan listrik berisiko.

Prasetyo Hadi memastikan pemerintah telah mengatur regulasi ihwal penggunaan kayu gelondongan itu.

Untuk barang-barang yang digunakan dalam penanggulangan bencana, dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Provinsi dengan kerusakan jembatan daerah terparah adalah Aceh sebanyak 42 unit dan Sumatra Barat 47 unit.

Pratikno mengatakan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap turut melibatkan TNI-Polri.

Sekretaris Kabinet Teddy juga meminta kepada publik, untuk tidak menggiring opini seolah Pemerintah Pusat tidak bekerja menangani bencana Sumatra. 

Persaudaraan Sukabumi Facebook berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban bencana.

Pratikno mengatakan ruas jalan nasional dan jalan provinsi sebagian besar secara bertahap telah terhubung.

Pada tahun 2026, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp250 miliar untuk DSP serta Rp5 triliun anggaran cadangan bencana untuk rehabilitasi dan konstruksi.

Prasetyo tidak memungkiri pemerintah pusat memang memiliki banyak pekerjaan rumah terkait bencana Sumatra.

Agus menjelaskan, pemberian remisi atas kejadian luar biasa didasarkan pada Undang-Undang Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden tentang Remisi.