Indeks Suap

Tim investigasi khusus Korea Selatan menggali hubungan Presiden Park Geun-hye dengan petinggi Samsung grup Lee Jae Yong.

DIY telah melakukan pengukuhan terhadap 54 anggota saber pungli. Keberadaan tim ini guna perkuat pelaksanaan pembangunan dan penegakan hukum di DIY.

Setya Novanto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket E-KTP periode 2011-2012.

Wali Kota Cimahi nonaktif yang tertangkap tangan menerima suap itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wali Kota Cimahi dua periode yang juga suaminya Mohammad Itoch Tochija.

Sepanjang tahun 2016, KPK telah melakukan OTT sebanyak 13 kali. Sayangnya, dari sekian banyak OTT dan kasus yang ditangani KPK rata-rata adalah kasus korupsi kecil, baik dari sisi nominal kerugian negara, maupun dari aktor yang terjerat dalam kasus tersebut. Kejar setorankah?

Bareskrim telah menerima pelimpahan perkara dugaan suap AKBP BS dari Satgas Saber Pungli.

Politisi Partai Golkar itu dijatuhi hukuman lima tahun penjara, membayar denda Rp300 juta dengan subsidair dua bulan kurungan.

Setelah dijebloskan ke lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat pada Mei 2016 lalu, Sutan Bhatoegana mantan Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat terpidana kasus penerimaan suap dan gratifikasi kini dikabarkan tengah menderita kanker hati.

Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa Ujang M Amin, Jaini, Parlindungan Harahap dan Dear Fauzul Azim dengan kurungan penjara selama lima tahun denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara, sedangkan terdakwa Depy Irawan dan Iin Pebrianto dituntut tujuh tahun kurungan penjara denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Vonis untuk Anggota DPR-RI dari FPDIP ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Kementerian Perdagangan menyatakan penangkapan Irman Gusman tidak ada kaitannya dengan impor gula. Mereka menegaskan telah melakukan monitoring yang ketat terkait impor gula. Selain itu, perusahaan yang menangani impor gula yang tercatat dalam daftar importir Kemendag juga tidak ada yang berbadan hukum CV.

Tertangkapnya Irman Gusman memunculkan euforia agar para koruptor dihukum berat. Sayangnya, data justru menunjukkan bahwa periode Januari-Juni 2016 sebanyak 275 koruptor dari 384 terdakwa justru divonis ringan. Vonis untuk mereka rata-rata hanya 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan penjara. Ada apa dengan sistem peradilan kita?

Koordinator GLMH, Miko Kamal mengatakan seharusnya Xaveriandy Susanto tidak bisa berada di Jakarta, karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai tahanan Kota Padang.

“XSS diduga memberikan uang kepada Farizal untuk membantu meringankan perkara gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di Sumatera Barat," sebut Komisioner KPK, Alexander Marwata.

"Uang itu sudah diterima oleh IG (Irman Gusman). Uang tersebut bahkan diambil dari dalam kamar," tegas Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief.

Terdakwa kasus suap putusan Saipul Jamil, Rohadi menghadiri sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Melalui kuasa hukumnya, Rohadi mengajukan nota keberatan terkait pasal yang digunakan JPU yang menjadikan Rohadi pelaku tunggal.

Operasi tangkap tangan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian oleh KPK menambah deretan kepala daerah di pusaran korupsi. Pemahaman area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran perlu digalakkan. Apakah e-planing dapat menjadi solusi?

KPK menahan Komisaris CV Timur Alam Raya Sri Astuti dan Pegawai PT Limas Sejahtera Mandiri Aris Hadiyantomenutup usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan pupuk di PT Berdikari.

Perhatian publik selama ini hanya tertuju pada sidang terdakwa korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta sehingga abai pada proses persidangan di Tipikor daerah. Duet Janner dan Toton yang sudah membebaskan 10 orang terdakwa perkara korupsi di PN Bengkulu selama periode 2015-2016 patut menjadi perhatian.

“Pro kontra remisi bagi koruptor menjadi ruang pencitraan pejabat publik. Mereka yang pro remisi dituding tidak komitmen pada pemberantasan korupsi, sementara yang kontra diklaim sebagai pahlawan antirasuah. Bagaimana regulasi mengatur ini? Benarkah rencana revisi PP No. 99 tahun 2012 akan menguntungkan koruptor?”