Indeks Revisi Uu Ite

Bagaimana Para Pelapor Memandang Rencana Revisi UU ITE?
Hukum
Senin, 22 Feb 2021

Bagaimana Para Pelapor Memandang Rencana Revisi UU ITE?

Muannas yang kerap melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE menilai UU ini sudah cukup bagus, di lain pihak Novel Bamukmin menganggap UU ini tumpul.
Pemerintah Bentuk Dua Tim Bahas Revisi UU ITE & Pasal Karet
Hukum
Sabtu, 20 Feb 2021

Pemerintah Bentuk Dua Tim Bahas Revisi UU ITE & Pasal Karet

Pemerintah membentuk dua tim untuk memetakan permasalahan dalam rencana revisi UU ITE termasuk soal pasal karet. 
Soal Revisi UU ITE Masuk Prolegnas, Baleg Tunggu Keputusan Bamus
Hukum
Rabu, 17 Feb 2021

Soal Revisi UU ITE Masuk Prolegnas, Baleg Tunggu Keputusan Bamus

Revisi UU ITE akan diputuskan masuk proglenas prioritas 2021 atau tidak melalui rapat paripurna atau menggelar raker ulang.
Jokowi Revisi UU ITE, Lokataru: Negara Masih Banyak Pasal Karet
Hukum
Rabu, 17 Feb 2021

Jokowi Revisi UU ITE, Lokataru: Negara Masih Banyak Pasal Karet

Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation mengkritik rencana Presiden Jokowi yang akan buka peluang merevisi UU ITE.
Revisi UU ITE Sebelumnya Usulan Jokowi & Pasal Karet Dipertahankan
Hukum
Rabu, 17 Feb 2021

Revisi UU ITE Sebelumnya Usulan Jokowi & Pasal Karet Dipertahankan

Jokowi telah mengusulkan revisi UU ITE bertahun lalu dengan hasil tak signifikan. Pasal karet tetap ada.
Jokowi Buka Peluang Revisi Undang-Undang ITE
Hukum
Selasa, 16 Feb 2021

Jokowi Buka Peluang Revisi Undang-Undang ITE

Jokowi mengatakan revisi UU ITE dilakukan jika penerapannya tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Dalih Wakil Ketua Komisi I Tak Revisi Pasal Karet di UU ITE
Hukum
Selasa, 9 Juli 2019

Dalih Wakil Ketua Komisi I Tak Revisi Pasal Karet di UU ITE

Alasan Wakil Ketua Komisi I DPR tidak merevisi pasal karet di UU ITE karena masa tugasnya selesai pada September 2019.
Wakil Ketua Komisi I Limpahkan Urusan Revisi UU ITE ke DPR Baru
Hukum
Selasa, 9 Juli 2019

Wakil Ketua Komisi I Limpahkan Urusan Revisi UU ITE ke DPR Baru

Wakil Ketua Komisi I Satya Widya Yudha meminta DPR periode 2019-2024 memprioritaskan kajian terhadap usulan revisi pasal-pasal karet di UU ITE. 
Ketua MPR RI Fraksi PAN Sebut UU ITE Perlu Direvisi
Politik
Sabtu, 23 Mar 2019

Ketua MPR RI Fraksi PAN Sebut UU ITE Perlu Direvisi

Ketua Fraksi PAN MPR RI, Alimin Abdullah, menilai UU ITE Tahun 2008 perlu direvisi apabila sudah melenceng jauh dari semangat demokrasi terutama terkait kebebasan pers.
Anggota MPR RI Fraksi PKS: Wartawan Silakan Ajukan Revisi UU ITE
Politik
Sabtu, 23 Mar 2019

Anggota MPR RI Fraksi PKS: Wartawan Silakan Ajukan Revisi UU ITE

Anggota MPR RI Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf mempersilakan bagi wartawan yang ingin ajukan revisi UU ITE jika dianggap rentan mengkriminalisasi wartawan.
Populi Center Pertanyakan Kapasitas Sandiaga Terkait Revisi UU ITE
Politik
Sabtu, 2 Feb 2019

Populi Center Pertanyakan Kapasitas Sandiaga Terkait Revisi UU ITE

Usep menduga, rencana tersebut tak lepas dari kepentingan politik Sandiaga di Pilpres 2019.
Sandiaga Klaim Bentuk Tim Khusus untuk Kaji UU ITE
Politik
Sabtu, 2 Feb 2019

Sandiaga Klaim Bentuk Tim Khusus untuk Kaji UU ITE

Sandiaga membentuk tim guna mengkaji pasal karet dalam UU ITE karena khawatir terhadap dampak dari undang-undang tersebut.
Soal Janji Sandiaga Revisi UU ITE, Mahfud: Itu Tugasnya DPR
Politik
Jumat, 1 Feb 2019

Soal Janji Sandiaga Revisi UU ITE, Mahfud: Itu Tugasnya DPR

Saat mengunjungi Ahmad Dhani, Sandiaga Uno berjanji akan menginisiasi revisi UU ITE apabila terpilih dalam Pilpres 2019 nanti.
Fadli Zon Bersilat Lidah: Bela Ahmad Dhani Tapi Enggan Ubah UU ITE
Hukum
Kamis, 31 Jan 2019

Fadli Zon Bersilat Lidah: Bela Ahmad Dhani Tapi Enggan Ubah UU ITE

Fadli Zon marah Ahmad Dhani dipenjara karena UU ITE. Tapi dia enggan merevisi itu meski punya kapasitas. Bagi dia yang salah dari UU ITE hanya penerapannya.
Kritik Vonis Dhani, Fadli Zon: Hanya Gara-gara Twit, Hukum Apa Ini
Hukum
Rabu, 30 Jan 2019

Kritik Vonis Dhani, Fadli Zon: Hanya Gara-gara Twit, Hukum Apa Ini

Fadli Zon menganggap vonis terhadap Ahmad Dhani merupakan bentuk pelanggaran kebebasan berpendapat. Namun, dia tidak menganggap vonis itu membuktikan UU ITE patut direvisi.
Ketua DPR: Yang Berhak Merevisi UU ITE Itu Wakil Parpol di Komisi
Politik
Selasa, 29 Jan 2019

Ketua DPR: Yang Berhak Merevisi UU ITE Itu Wakil Parpol di Komisi

UU ITE dinilai rentan mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai pihak yang berhak melakukan revisi UU tersebut para anggota komisi representasi partai politik.
Kritik Putusan MA di Kasus Baiq Nuril, ICJR Berikan 3 Rekomendasi
Hukum
Minggu, 11 Nov 2018

Kritik Putusan MA di Kasus Baiq Nuril, ICJR Berikan 3 Rekomendasi

ICJR menilai kasus pidana pelanggaran UU ITE yang dikenakan terhadap Baiq Nuril muncul karena masih ada pemahaman berbeda terhadap regulasi itu di lingkup peradilan.
Mengapa Hoax dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Tak Mereda?
Hukum
Minggu, 17 Des 2017

Mengapa Hoax dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Tak Mereda?

Informasi bohong atau hoax tidak selamanya bertendensi mengandung ujaran kebencian.
Kasus Ujaran Kebencian Panglima TNI: UU ITE Dinilai Perlu Revisi
Hukum
Sabtu, 16 Des 2017

Kasus Ujaran Kebencian Panglima TNI: UU ITE Dinilai Perlu Revisi

Tidak semua unggahan yang mencantumkan suku, ras, agama, dan antar golongan dan bernada negatif, memenuhi unsur ujaran kebencian seperti yang diatur di Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
AJI Indonesia Dorong Revisi UU ITE
Hukum
Minggu, 17 Sept 2017

AJI Indonesia Dorong Revisi UU ITE

Ketua AJI Indonesia, Suwarjono berpendapat bahwa pasal-pasal karet UU ITE dapat menjerat masyarakat yang bersifat kritis di media sosial sehingga perlu untuk direvisi.