Indeks Rapbn 2018

Saat Presiden Jokowi menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2018, tidak ada kenaikan gaji untuk PNS/TNI-Polri tahun depan, sebagai gantinya pemerintah hanya akan memberi gaji ke-14.

Pemerintah mematok anggaran senilai Rp30,8 triliun di RAPBN 2018 untuk dua jenis bantuan bagi warga miskin, yakni PKH dan BPNT. 

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 sebesar 5,4 persen.

Menkeu Sri Mulyani memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan gaji PNS pada tahun 2018.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan anggaran untuk biaya pembuatan desain dan konsultan proyek pembangunan gedung baru DPR RI sudah masuk dalam RAPBN 2018 usulan pemerintah.

Tiga pimpinan DPR RI menyampaikan penilaian berbeda mengenai isi pidato Presiden Joko Widodo mengenai nota keuangan dan RAPBN 2018 di Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini. 

Fahri Hamzah menilai rencana pemerintah mengalihkan dana subsidi ke sektor produktif bisa mengancam neraca keuangan rumah tangga rakyat.

Presiden Jokowi membanggakan capaian program amnesti pajak dalam sidang pembacaan nota keuangan RAPBN 2018.

Setya Novanto batal memimpin Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini sebab sedang sakit vertigo.

Anggaran belanja negara ditetapkan Rp2.204,4 triliun dalam RAPBN 2018, terbesar selama Jokowi berkuasa.

Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil mencapai target output di bidang infrastruktur pada periode 2015-2016, di antaranya pembangunan jalan dan penyelesaian pembangunan empat bandara baru.

Pemerintah merencanakan RAPBN tahun 2018 mengalami defisit Rp325,9 triliun. Defisit terjadi sebab pendapatan hanya Rp1.878,4 triliun sementara belanja negara mencapai Rp2.204,4 triliun.

Presiden akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan dengan melakukan reformasi pajak, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara menjadi Rp1.878,4 triliun pada 2018.

Belanja negara tahun 2018 yang direncanakan Rp2.204,4 triliun akan diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Sidang paripurna menyetujui sejumlah asumsi makro yang diusulkan pemerintah dalam draf tersebut, termasuk di dalamnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2018.