Indeks Rancangan Peraturan Pemerintah

Koalisi Masyarakat Sipil kritik rancangan Perppu Tindak Pidana Ekonomi yang disusun diam-diam oleh Kejagung.

Abdurrahman mengatakan, saat ini Pansus KTR belum akan mengundang pihak pengusaha yang mengaku keberatan dengan wacana Ranperda KTR di Jakarta.

RPP Manajemen ASN ini juga membahas jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya.

Kemnaker segera menyusun RPP turunan dari UU Cipta Kerja, salah satunya RPP tentang Pengupahan.

Pemerintah berencana melakukan perubahan terbatas pada dua Peraturan Pemerintah terkait telekomunikasi. Revisi dua PP ini diperlukan untuk mendukung ekosistem industri supaya efisiensi penyelenggaraan telekomunikasi tercapai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan sejumlah menteri ekonomi terkait, sepakat menggabungkan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan PP Nomor 90 berisi tentang Keuangan Negara. PP baru tersebut untuk menggantikan Inpres yang sebelumnya akan dikeluarkan Presiden Jokowi sebagai acuan dalam perencanaan penganggaran untuk APBN 2017 mendatang.

BEI mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan properti dan manajer investasi telah siap menerbitkan produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estat (DIRE). Saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan XI, banyak pihak yang sudah mempersiapkan untuk menerbitkan DIRE. Dalam paket itu disebutkan pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).