Indeks Puan Maharani

Puan mengatakan, PUIC 2025 akan membahas mengenai isu Palestina dan minoritas muslim, dialog beragama, dialog peradaban, hingga isu HAM.

Puan menyebut DPR RI masih mengumpulkan masukan dari pemberi kerja, PRT itu sendiri, dan penerima pekerja.

Sistem hukum ketatanegaraan Indonesia tidak memberikan ruang dan kewenangan bagi presiden untuk memberhentikan wakil presiden secara langsung atau sepihak.

Puan Maharani, meyakini bahwa tidak ada 'matahari kembar' di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Puan Maharani meminta, Presiden Prabowo Subianto, untuk segera mengisi kursi Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) yang saat ini masih kosong.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto, perihal rencananya yang ingin mengevakuasi warga Gaza.

Kata Puan, Prabowo telah berjanji kepada Megawati untuk menemuinya kembali.

Pertemuan Megawati dengan Presiden Prabowo memang tidak dirancang dalam momentum open house lebaran.

Puan mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah mengimbau menteri dan kepala lembaga untuk memperbaiki pola komunikasi, sehingga perlu ditaati dan dipatuhi.

Puan Maharani mengatakan foto maupun dokumen DIM revisi UU Polri yang beredar di publik saat ini bukan merupakan dokumen resmi.

DPR belum menentukan pembahasan RKUHAP akan ditangani Baleg DPR RI atau Komisi III DPR RI, tetapi sudah menerima surpres pemerintah untuk pembahasan RKUHAP.

Puan mengatakan draf RUU TNI yang sempat beredar di publik tidak sama dengan yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Puan mengaku mendapat masukan dari Jokowi dan Surya Paloh bahwa seharusnya revisi UU TNI disosialisasikan secara lebih terbuka kepada masyarakat.

Jokowi masih belum memiliki rencana untuk melanjutkan silaturami dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Jokowi duduk semeja dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dalam buka bersama yang digelar di Kantor DPP Nasdem.

Puan Maharani, menyebutkan Megawati Soekarnoputri, mendukung revisi UU TNI, yang kini telah disahkan menjadi UU.

Puan Maharani, meminta masyarakat untuk tidak berburuk sangka terhadap revisi Undang-undang TNI yang telah sah menjadi undang-undang.

Puan jamin DPR akan ikut mengusut tuntas kasus penembakan anggota kepolisian saat menggerebek lokasi sabung ayam itu melalui komisi terkait di parlemen.

Puan Maharani meminta elite PDIP yang kerap menuding Jokowi saling berintrospeksi diri daripada saling menyalakan.

Puan Maharani, mengungkap hingga kini Megawati Soekarnoputri, belum menentapkan sekretaris jenderal (Sekjen) ataupun pelaksana Sekjen, pengganti Hasto.