Indeks Puan Maharani

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengklaim proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak terburu-buru.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti jumlah pengangguran lulusan sarjana di Indonesia, yang telah menembus angka 1.01 juta orang per Februari 2025.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan kasus pengoplosan beras yang ditemukan baru-baru ini, bentuk pembohongan publik yang merugikan rakyat kecil.

Puan meminta pemerintah menggunakan data temuan PPATK sebagai bahan evaluasi untuk membenahi aturan perlindungan data pribadi.

Puan Maharani, tak menjawab secara pasti ketika ditanya Sekjen pengganti Hasto Kristiyanto, yang saat ini tersangkut masalah hukum.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, diminta segera memproses surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Indonesia.

Hasto juga membenarkan bahwa dia tetap mengupayakan agar Harun Masiku bisa menggeser Riezky untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas.

Puan Maharani meminta seluruh negara di dunia tidak memperkeruh situasi konflik Iran-Israel.

Selain itu, Puan juga menyinggung 6 masalah lain yang perlu mendapat perhatian dari para anggota DPR.

DPR akan melihat kajian-kajian lebih dulu untuk memutuskan perlu tidaknya kenaikan anggaran dana bantuan parpol.

Puan Maharani meminta aparat penegak hukum mengevaluasi tindakan menguasai lahan milik negara oleh sebuah ormas.

Puan menyampaikan dukungannya terhadap berbagai bentuk kerja sama antara Indonesia dan Cina, mulai dari sektor ekonomi hingga pariwisata.

Puan Maharani meminta pemerintah tak berupaya mengaburkan fakta yang sudah ada di dalam sejarah Indonesia.

Puan Maharani, mengaku DPR RI tengah mencari solusi yang adil bagi aplikator maupun mitra dari persoalan pemotongan tarif aplikasi.

Puan berharap para petugas haji menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah haji lansia Indonesia yang cukup banyak dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci.

Dalam Jakarta Declaration, PUIC menegaskan dukungannya atas kemerdekaan Palestina.

Puan menegaskan peristiwa ledakan maut tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh dan tak boleh terulang.

Nantinya, harus ada penjelasan secara tegas apakah itu SOP-nya standar atau tidak.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai pernyataan Prabowo ingin merawat warga Gaza yang terluka sementara Puan menolak relokasi warga seluruhnya.

Parlemen negara-negara Islam harus mendorong pengakuan resmi Palestina sebagai negara berdaulat.