Indeks Profesionalisme Polisi

Dalam catatan Tirto kasus di Polri cukup banyak. Mulai dari salah tembak, kriminalisasi, hingga yang jadi atensi publik seperti kasus Brotoseno.

Ramadhan sebut bila ada tindakan-tindakan aparat di luar SOP yang sudah diberikan atau ditetapkan, Polri akan melakukan penindakan.

Kasus Brotoseno membuktikan seolah Polri kekurangan personel sehingga mempertahankan orang bermasalah. Seharusnya Polri menegakkan etik.

Iqbal sebut peristiwa itu bermula ketika Briptu RS terlibat perselisihan dengan kerabatnya, SY, di lokasi di sekitar Tambakrejo tersebut.

Selain yang dilakukan Hasbudi maupun Labora, adapula polisi yang terindikasi terlibat dalam bisnis jasa pengamanan hingga skema ponzi.

Jika para personel Polri yang terlibat pelanggaran pidana, maka harus bertanggung jawab sendiri. Dia bisa menyewa kuasa hukum di luar Polri.

Tindakan polisi di Desa Wadas dinilai sangat kontradiktif dengan komitmen Kapolri Listyo Sigit Prabowo tentang pendekatan humanis.

Tindakan polisi yang "cuek" atas laporan warga mendapat sorotan. Polri didesak tak hanya melakukan reformasi kultural, tapi juga revolusi mental.

Rusdi berharap kualitas tugas pokok polisi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat semakin baik.

Kasus polisi tolak laporan korban perampokan yang viral di Jakarta Timur menjadi bukti kultur melayani belum terbentuk di Korps Tribrata.

Kapolri Sigit menekankan Kapolda dan Kapolres untuk tidak ragu memberikan sanksi kepada personel yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.

Video Kapolres Nunukan pukul anggota viral. Kompolnas menilai tindakan itu menunjukkan masih adanya praktik militeristik warisan orba.

ISESS sebut tuduhan dalam surat terbuka kapolsek di Sulut sangat serius. Tak bisa diabaikan begitu saja dengan mengatakan itu adalah hoaks.

Persepsi di masyarakat bahwa polisi baru bertindak ketika kasus ramai di medsos. Artinya aparat masih reaktif, belum responsif.

Briptu A terbukti melakukan tindakan di luar prosedur dengan memukul kepala mahasiswa yang berdemo di depan Gedung DPRD NTB dengan pentungan.

Bripda Arjuna Bagas Setiawan yang menggunakan mobil Patroli Jalan Raya (PJR) untuk berpacaran telah dimutasi dan sedang diperiksa Propam Polri.

Peneliti Remotivi sebut KPI sudah punya aturan, kenapa menunggu pelaporan tayangan bermasalah, baru bertindak?

Elsam mengkritik polisi yang menyamakan identitas dan telepon genggam. Isi HP adalah data pribadi yang harus dilindungi.

Polri ingin menjaga komitmennya dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan HAM & ajak masyarakat aktif dalam mengawasi kinerja kepolisian

Aipda Ambarita diduga melakukan pelanggaran prosedur saat melakukan penggeledahan ponsel seorang pemuda.