Indeks Presiden Jokowi

“Pertemuan Presiden dan menterinya adalah konfidensial (rahasia)," kata Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Ketua MK Anwar Usman diminta tak ikut mengadili gugatan Perppu Ciptaker, alasannya dia merupakan ipar Jokowi. Pemohon khawatir putusan tidak objektif.

Pemohon menilai presiden tidak bisa sewenang-wenang mengartikan kegentingan terkait penerbitan Perppu. Penafsiran kegentingan haruslah objektif.

SMRC menyebut elektabilitas Presiden Jokowi terlampau rendah dan jauh di bawah Ganjar Pranowo. 

Nasdem menilai ucapan politisi PDIP yang meminta reshuffle kabinet membuat bising diskusi politik di Indonesia.

Presiden Jokowi memastikan pelayanan BPJS Kesehatan tidak terlambat bayar saat mengecek layanan di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau.

Presiden Jokowi meresmikan tol Pekanbaru-Padang seksi Pekanbaru-Bangkinang dengan nilai proyek Rp4,8 triliun, Riau, Rabu (4/1/2023).

Hasto mengakui telah melakukan pertemuan rahasia dengan Presiden Jokowi. Namun ia membantah membincangkan reshuffle kabinet dengan kepala negara.

AHY menyebut penerbitkan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan amar putusan MK. 

Perppu Cipta Kerja mewajibkan perusahaan memberikan bantuan dana kepada keluarga dari pekerja yang menjadi tersangka dan ditahan dalam perkara pidana.

DPR memiliki hak untuk menyetujui atau tidak Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi bilang pro-kontra terhadap regulasi baru adalah hal yang wajar. Ia bilang semua masalah bisa diselesaikan melalui komunikasi.

"Saya melihat dan ingin agar optimisme itu kembali di tahun 2023 karena di tahun 2022 juga tahun yang tidak mudah," kata Presiden Jokowi.

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha meminta DPR segera kembali dari reses dan meninjau opsi pemakzulan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

Kinerja BEI berhasil menorehkan capaian positif di 2022. Indeks berhasil mengalami kenaikan 4,1 persen.

Sepanjang 2022, Presiden Jokowi telah membuat kebijakan larangan ekspor yang membuat negara di dunia meradang. Apa saja?

YLBHI menilai Jokowi seharusnya menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Meski PPKM dihentikan, Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan bantuan sosial maupun membubarkan Satgas COVID-19.

Pemerintah berdalih bahwa Perppu Cipta Kerja dikeluarkan karena kondisi mendesak. Adapun kriteria mendesak dimaksud ditentukan oleh subjektivitas presiden.

Julius yakin sedari awal UU Ciptaker dibuat bukan untuk kepentingan hukum dan ekonomi Indonesia.