Indeks Presiden Jokowi

PDIP mengakui sudah memberikan masukan kepada Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet, namun hal itu rahasia karena menyangkut masa depan seseorang.

PBB gerak cepat menyorongkan duet Yusril Ihza Mahendra dengan Puan Maharani di Pilpres 2024. Upaya itu dilakukan PBB setelah Jokowi megendorse Yusril.

Keinginan Kaesang terjun ke politik disambut baik sejumlah partai. PSI memberikan 'karpet merah' untuk putra sulung Presiden Jokowi itu.

FX Rudy menyambut baik keinginan Kaesang yang ingin terjun ke politik. Ia akan lebih senang jika putra bungsu Presiden Jokowi itu bergabung ke PDIP.

Presiden Jokowi menyetujui inpres untuk perbaikan jalan daerah yang rusak dengan anggaran sebesar Rp32 triliun.

Partai menyambut positif ketertarikan Kaesang masuk politik. Namun, dia tidak perlu diberi privilese atau hak istimewa hanya karena seorang anak presiden.

Ferdy Sambo meminta maaf kepada keluarga Yosua, Presiden Jokowi, Kapolri Listyo Sigit dan istrinya karena telah melakukan pembunuhan.

Jokowi menegaskan pihaknya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Ferdy Sambo.

Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto membantah adanya wacana Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah kementeriannya.

Presiden Jokowi menghadiri dan mengikuti acara jalan sehat dalam rangka satu abad hari lahir Nahdlatul Ulama (NU) bersama para menteri.

Irma Suryani Chaniago geram menteri Nasdem terus diserang PDIP. Dia menyindir balik partai banteng dengan korupsi bansos yang dilakukan Juliari Batubara.

Presiden Joko Widodo memprediksi para wisatawan negeri tirai bambu itu akan membanjiri tanah air pada awal Februari 2023.

Presiden Jokowi menegur Bulog dan kepala daerah terkait kenaikan harga beberapa komoditas seperti beras, telur hingga daging ayam.

Presiden Jokowi berpesan kepada anggota TNI-Polri untuk tidak berpolitik dalam Pemilu 2024.

Komnas Perempuan menilai pemerintah perlu memastikan tindak lanjut nyata untuk pemulihan korban, rekonsiliasi warga terkait pelanggaran HAM berat masa lalu.

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Dewan Komisioner OJK. Dalam pertemuan itu, kepala negara memberikan arahan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi RI.

Presiden Jokowi menugaskan 17 kementerian/lembaga untuk menangani korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam jalur non-yudisial.

Janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat harus terus ditagih dan diawasi. Korban pun mesti proaktif agar  mendapatkan hak-haknya.

AHY menilai saat ini pemerintah terlalu mendengarkan kepentingan elite dan lupa untuk mendengarkan suara rakyat.

Gus Choi yakin Jokowi hanya memilih Ganjar untuk menjadi capres meski dia kerap mengendorse sejumlah tokoh.