Bagi-bagi sepeda oleh Presiden Joko Widodo disebut sebagai cara mendekatkan diri kepada rakyat. Jauh sebelum Jokowi melakukan itu, Presiden Sukarno sudah lebih dulu melakukannya untuk mendengar petani Marhaein.
Jokowi rutin membagikan sepeda pada setiap acara maupun kunjungan ke daerah-daerah. Langkah Jokowi itu memang sukses meningkatkan brand awareness, tapi tak mengangkat angka penjualan.
Presiden Jokowi mengajak dunia internasional bersatu dalam memerangi ancaman terorisme. Ia juga menyampaikan duka cita kepada rakyat dan pemerintah Inggris, khususnya bagi para korban.
Presiden Jokowi selalu menolak dibelikan mobil dinas baru. Kendati mobil Mercedes Benz S-600 keluaran tahun 2007 yang ia tumpangi kerap mogok, Presiden enggan mengganti dengan mobil baru.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Yaya Nur Hidayati mengatakan selama ini pembangunan yang dilakukan pemerintah hanya mementingkan sektor bisnis namun abai terhadap kondisi lingkungan.
Presiden Jokowi meresmikan Pembangkit Listrik Bergerak. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah. Harapannya investor masuk ke daerah dan membuka lapangan kerja.
Menanggapi praktik pungutan liar di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda, Kalimantan Timur itu, Presiden Joko Widodo menilai sektor pelayanan publik masih perlu banyak perbaikan.
Pada peresmian PLBN Terpadu Aruk, Presiden Jokowi membagikan 439 KIP dari total penerima KIP di Sambas sebanyak 1.034 penerima, KIS untuk 40 keluarga, 475 PMT dan 359 PKH dari total 8740 keluarga.
Sebagai anggota Wantimpres, KH Hasyim sempat memberi imbauan agar perdebatan tentang aktor politik yang menunggangi aksi 4 November 2016 dihentikan demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
Presiden Joko Widodo bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Kota Malang, Jawa Timur untuk menjenguk anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi yang sedang dalam masa penyembuhan.
Pansel BPKH telah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan sejumlah nama calon anggota BPKH. Dari hasil seleksi yang dihelat Pansel disebutkan, terdapat 14 calon badan pelaksana dan 10 calon dewan pengawas BPKH.