Indeks Prabowo

Prasetyo memastikan pergantian atau reshuffle Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan bukan karena mengajukan pengunduran diri.

Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk posisi Menkopolkam setelah Budi Gunawan terkena reshuffle.

Presiden Prabowo melantik pejabat 6 kementerian, termasuk reshuffle di 5 kementerian. Cek nama-nama yang akan dilantik dan diganti.

Proses reshuffle berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

Presiden Prabowo Subianto mengganti (reshuffle) Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan.

Wamensesneg, Juri Ardiantoro, meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait aktivitas unjuk rasa atau demo harus berizin.

Wiranto menyatakan Presiden Prabowo Subianto, tidak bisa memenuhi semua tuntutan masyarakat terkait kondisi tanah air.

Pakar mengingatkan bahaya semiotika pemilihan kata-kata Prabowo, utamanya dalam praktik politik dan keamanan negara saat ini.

Istana berdalih Pemerintah Cina menginginkan kehadiran Prabowo dalam kegiatan peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia ke-II dan acara parade militer.

Raja Juli Antoni mewakili Ketum PSI Kaesang Pangarep karena sedang dirawat di rumah sakit.

Prabowo sebut apa yang dilakukan dalam aksi ricuh adalah bentuk makar, dan dirinya menegaskan tak akan mundur.

Prabowo meminta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum.

Pemberian rumah tersebut diwakili langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara).

Presiden Prabowo memberikan pernyataan & sikap tentang kasus ojol dilindas mobil Brimob. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarga Affan Kurniawan.

YLBHI menegaskan penyelesaian kasus ini tidak boleh hanya melalui pendekatan etik, tetapi juga harus disertai pertanggungjawaban pidana.

Prabowo meminta Polri untuk mengusut tuntas dan transparan insiden yang terjadi di Pejompongan semalam.

Prabowo bakal rampas 3,7 juta hektare lahan HGU yang dianggap rugikan negara pada September 2025.

Menurutnya, peran badan baru ini dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya rantai industri hilir.

Urgensi pembentukan Tim Koordinasi tersebut yakni untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan lintas sektor antar kementerian/lembaga.

Kebijakan rangkap jabatan di internal kabinet menjadi pertanda bahwa kepala negara abai untuk memberi teladan terkait meritokrasi di pemerintahannya.