Indeks Pp Devisa Hasil Ekspor

OJK resmi dukung kebijakan DHE SDA dengan mengizinkan dana eksportir jadi agunan tunai kredit bank guna sokong pembiayaan dunia usaha. 

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebut aturan baru DHE SDA per Januari 2026 mundur akibat lobi pebisnis ke Istana. Aturan kini wajib masuk bank Himbara.

Pemerintah rilis PP No. 21 Tahun 2026. Menko Airlangga sebut ada pengecualian aturan DHE SDA di bank non-Himbara khusus bagi pelaksana perjanjian bilateral.

Menurut Prasetyo, aturan baru DHE SDA menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan rutin Seskab dengan Menko Perekonomian, Mendagri, serta BI.

Berat atau tidaknya aturan penempatan DHE SDA ini bagi para pengusaha baru bisa terlihat jika PP 8/2025 sudah diterbitkan untuk publik.

Airlangga mengatakan, pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan tengah mempersiapkan sistem penerapan sistem DHE SDA 100%.

Pemerintah memastikan para eksportir UMKM tidak akan terdampak dengan aturan yang mewajib menyimpan DHE SDA.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah 260 pos tarif baru sektor komoditas yang wajib menyetorkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) ke negara.

Bea dan Cukai akan mengenakan sanksi penangguhan pelayanan ekspor berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BI dan OJK.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 2023 yang mewajibkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri, dapat menambah cadangan devisa (Cadev).

Menko Airlangga Hartarto segera menyusun aturan soal Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang akan ditahan 3 bulan di dalam negeri.

Sri Mulyani Indrawati masih mengkaji soal perubahan cakupan dan jangka waktu penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri.

Pemerintah memberlakukan sanksi denda sebesar 0,5 persen bagi eksportir yang tidak bisa membawa pulang devisa hasil Sumber Daya Alamnya (DHE SDA) ke dalam negeri.