Indeks Polri

Moratorium itu diperlukan karena pengamanan oleh polisi di perusahaan menjadi akar dari tindakan represif yang menimpa masyarakat sipil.

Perkap perlindungan bagi pejuang lingkungan itu juga dikenal dengan peraturan Anti-SLAPP.

Foto yang digunakan dalam unggahan juga tidak relevan dengan klaim dan diambil pada tahun 2023.

Hal ini ia nyatakan sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Polri.

Pelibatan Polri dinilai jadi kebutuhan strategis mengingat kompleksitas persoalan pekerja migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Amran Saleh terbantu dengan adanya anggota Polri di kementeriannya, apalagi terkait dengan aspek pengawasan.

Kerugian negara ini selesai dihitung oleh BPK dan diserahkan kepada Kortastipidkor.

Kapolri telah membentuk tim Pokja untuk mengkaji cepat terhadap implikasi putusan MK melarang anggota Polri aktif duduk di jabatan sipil.

Kementerian ESDM bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat atas putusan MK melarang anggota Polri aktif menempati jabatan sipil.

Habiburokhman menilai penambahan usia pensiun ini penting agar seluruh aparat negara memiliki masa usia pensiun yang sama.

Wakapolri membeberkan sejumlah belum idealnya kinerja kepolisian. Hal ini bisa menjadi langkah baik untuk memulai proses perbaikan.

RUU Polri dan RUU Perampasan Aset akan dibahas di waktu yang sama.

Pembentukan panja ini bertujuan mempercepat proses reformasi aparatur penegak hukum.

Tunjangan kinerja atau remunerasi selama anggota polisi bertugas di jabatan sipil diberikan oleh instansi pengguna, bukan dari Polri.

Polri janji memperbaiki kecepatan SPKT dalam merespons aduan warga.

Dedi mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga sudah meminta anak buahnya untuk melakukan berbagai perubahan dan perbaikan.

Polri merekomendasikan kajian regulasi terkait pembatasan dan pengawasan kemanfaatan media sosial untuk anak di bawah umur.

Polri mengklaim mekanisme penugasan anggota ke kementerian/lembaga berdasarkan permintaan resmi dan proses evaluasi kompetensi.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menilai penempatan anggota Polri di lembaga sipil memiliki payung hukum yang beragam.

Habiburokhman menjelaskan memang sempat ada usulan untuk hapus Pasal 6 RUU KUHAP, namun tak jadi usai melewati proses diskusi.