Indeks Politik Uang Di Pemilu 2019

Rekaman telepon antara terdakwa kasus suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso dengan Marketing Manager PT HTK Asty Winasty didengarkan saat sidang di PN Jakarta Pusat, hari ini.

Bawaslu DIY mengatakan berdasarkan hasil kajian maka kesimpulannya adalah tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan terlapor

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, jika perkara kasus suap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso sudah ditangani KPK, maka Polri tidak akan ambil alih.

KPK mengaku akan mendalami lebih lanjut pengakuan Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso soal sumber uang Rp8 miliar yang ia terima dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Potensi kasus politik uang telah tampak sebelum masa tenang. Saat masa tenang bahkan terjadi puluhan OTT politik uang di berbagai daerah di Indonesia.

Caleg Gerindra diduga akan menyebarkan amplop kepada 2.400 pemilih menjelang hari pencoblosan di Kepualauan Nias, Sumatera Utara.

Polisi menyita barang bukti uang berupa 87 amplop berisi uang Rp43,4 juta, masing-masing amplop berisi Rp150.000 hingga Rp200.000.

KPK menghimbau penyelenggara Pemilu 2019 untuk tidak menerima suap, jika masih ditemukan ada yang tetap melanggar, maka KPK tidak akan segan melakukan penindakan hukum.

Kapolres Solok Kota, Sumatera Barat, AKBP Dony Setiawan akan memberikan reward atau hadiah bagi masyarakat yang berani melaporkan adanya politik uang saat masa tenang dan Pilpres 2019.

Bawalu RI akan membentuk tim pengawasan yang hanya ditugasi mengawasi praktik politik uang jelang pencoblosan 17 April 2019.

Aparat kepolisian akan mengajak jajaran tim sukses dan instansi terkait untuk ikut serta dalam kegiatan pencegahan serangan fajar jelang hari pencoblosan pemilu.

Caleg bersiasat di tengah euforia Pilpres 2019 dengan menggunakan cara praktis berupa politik uang agar mudah dikenal pemilih. Selain itu, agar pemilih berutang budi dan memilihnya.

Pemberantsan politik uang jadi pekerjaan rumah semua partai politik, terutama mengkader pemilih untuk memilih bukan karena diberi uang, tapi adanya aspirasi yang bisa disalurkan.

Banyak peraturan yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu terkait Pemilu, sehingga penting untuk seluruhnya disosialisasikan.

Abdullah mengatalan, caleg yang melakukan politik uang, akan dijerat pidana, karena termasuk pelanggaran pemilu. 

"Yang pasti orientasinya, apakah diberikan saat kampanye atau tidak. Kalau program kan mestinya tidak diberikan saat kampanye," jelas Afif.