Indeks Politik

Hasto memastikan PDIP tak membiarkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta.

Rekaman tersebut merupakan isi pidato Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Forkopimda di Sentul, Bogor pada Rabu (13/11/2019) lalu.

Ahok meyakini calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang nanti diusung KIM Plus bakal kalah jika melawan kotak kosong.

Rano Karno merupakan kader PDIP yang juga pernah menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Banten.

PKB menjadi kunci apakah tergoda rayuan bergabung KIM Plus atau bersama PDIP mengusung Anies Baswedan.

Dewan pengarah Badan Gizi Nasional diisi oleh unsur tokoh negara, agama, masyarakat, purnawirawan TNI-Polri, mantan pegawai negeri sipil, dan akademisi.

Yasonna mengakui siap jika masuk dalam daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dirombak.

Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui reshuffle menjadi hak presiden sepenuhnya.

Ridwan Kamil tidak menampik jika 'dijodohkan' dengan politisi PKS, Suswono, untuk menjadi pendampingnya untuk berlaga di Pilgub Jakarta.

Ma'ruf pun mengapresiasi penyelenggaraan upacara di Istana Merdeka dan Ibu Kota Nusantara.

Ma'ruf pun berharap Gibran bisa menghadapi berbagai tantangan ke depan yang semakin kompleks.

Ma’ruf mengakui walau tidak hadir tetap memberikan dukungan atas penyelenggaraan muktamar itu.

Jokowi mengajak Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh untuk berkeliling di bangunan sekitar Ibu Kota Nusantara.

Ilham Habibie pun mengakui saat ini sedang menjalin komunikasi dengan sejumlah partai salah satunya PKS.

Mogok besar-besaran yang dimotori organisasi sayap PKI di era perdana menteri yang berasal dari Masyumi menyulut razia yang bermotif perseteruan ideologis.

KPU DKI Jakarta beralasan, rapat pleno hasil verifikasi faktual kedua Dharma-Kun tidak ada penolakan sehingga tetap harus menerbitkan sk paslon.

Menkominfo, Budi Arie Setiadi, menilai KPU bisa memeriksa dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk pasangan Dharma-Kun.

KPU DKI Jakarta mengklaim bahwa data verifikasi faktual dengan verifikasi administrasi milik KPU RI tercampur sehingga memicu temuan pencatutan dukungan.

Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah.