Indeks Pn Jakpus

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Makmur mengatakan lima dari sepuluh anak berhadapan dengan hukum terkait kerusuhan 21-22 Mei belum bisa mendapatkan diversi.

Putusan hakim PN Jakarta Pusat yakni anak terlibat kerusuhan 21-22 Mei mendapatkan hak untuk tidak dititip lagi, tidak dirampas kembali kemerdekannya lewat vonis diversi.

Orang tua anak yang terlibat aksi 21-22 Mei meluapkan kegembiraannya setelah putusan diversi, karena anak mereka tak menjalani hukuman.

MA menegaskan penyerangan pengacara Tomy Winata terhadap dua hakim PN Jakarta Pusat menghina lembaga peradilan.

Penyerangan dilakukan pengacara Tomy Winata Desrizal Chaniago dengan ikat pinggang terhadap dua hakim PN Jakpus membacakan putusan.

Sekretaris MA akan diperiksa sebagai untuk tersangka Eddy Sindoro.

Bagaimana Eddy Sindoro, bekas Presiden Komisaris Lippo Group, bisa melarikan diri ke luar negeri setelah jadi DPO?

Surat keterangan tidak pailit jadi salah satu syarat mendaftar sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2019.

Pengguna istilah 'pribumi' dalam pidato Anies Baswedan digugat oleh Tim Advokasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis (Taktis).

Majelis hakim menilai, gugatan soal penggunaan kata 'pribumi' tersebut masuk ke dalam karakteristik gugatan warga negara atau citizen law suite (CLS).

Surat rekomendasi Sandiaga digugat oleh Direktur Utama PT Tirtanadi Sumatera Utara, Sutedi Raharjo karena dinilai melanggar tata administrasi pemerintahan.

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno digugat ke PN Jakpus terkait dugaan pemberian surat rekomendasi pada salah satu calon Ketua Perpamsi.

Dugaan keterlibatan Tin Zuraida di kasus suap panitera PN Jakarta Pusat masih didalami oleh KPK.

Pengadilan Tipikor Jakarta membantah mencegah akses publik untuk melihat sidang Setya Novanto dengan melarang persidangan itu disiarkan secara langsung.

Selain Yanto, anggota majelis hakim yang akan mengadili Setya Novanto meliputi Frangki Tambuwun dan Emilia Djajasubagja, serta hakim ad hoc Dr Anwar dan Ansyori Syaifudin.

"Ya benar hari ini pelimpahan tahap duanya," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat, Kuntadi di Jakarta, Kamis (2/11/2017).