Indeks Pltu

Aspentan Kalimantan Timur menilai dengan adanya Perpres nomor 112/2022 tidak berpengaruh secara signifikan menurunkan produksi batu bara secara nasional.

Presiden Joko Widodo masih mengizinkan pengembangan PLTU yang sudah ditetapkan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk tetap dilanjutkan.

Presiden Joko Widodo  memutuskan agar tidak lagi mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang baru.

Ketua JATAYU, Rodi menuturkan perayaan kali ini juga bentuk rasa syukur bahwa Jepang akan menarik dana pinjaman untuk pembangunan PLTU.

Pemerintah sedang menyiapkan peta jalan transisi energi melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, KLHK serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pasokan batu bara di 17 pembangkit yang sebelumnya dalam kondisi kritis, kini rata-rata telah mencapai 15 hari operasi (HOP).

PLN mengembangkan aplikasi digital sebagai upaya menjaga ketahanan batu bara agar krisis energi primer pada PLTU tidak terulang kembali.

Indonesia ingin menghapuskan batu bara pada 2040. Namun, pembiayaan transisi ini tidaklah mudah.

Indonesia mau beralih ke energi bersih untuk menggantikan batu bara sebagai sumber energi listrik. Bagaimana kemajuannya hingga saat ini?

PLTU memasok 50% listrik Indonesia. Tapi, pemerintah akan mulai mempensiunkan pembangkit listrik batu bara.

Kapasitas terpasang pembangkit listrik menyentuh 69,6 GW dari 5 tahun sebelumnya di kisaran 54,7 GW.

Selama tahun 2019 ada penambahan kapasitas pembangkit listrik sebanyak 4,2 GW atau 4.200 MW.

Kerja sama Indonesia-Korea Selatan terkait PLTU batu bara adalah jalan pintas Pemerintah Korsel "mengekspor" polusi batu bara ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar, namun pengembangan EBT cenderung lamban.

Sejumlah lembaga keuangan global menyetop pendanaan bagi proyek-proyek terkait batu bara.

Pemerintahan Jokowi harus lebih realistis menggarap proyek pembangkit listrik di seluruh Indonesia.

VP Corporate Communication PLN, I Made Suprateka mengatakan penyebab polusi udara adalah kendaraan bermotor.

Walhi mengkritik kerja sama OBOR lantaran proyek yang dibiayai tidak ada kaitannya dengan pengurangan emisi, padahal, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement lewat UU No. 16 tahun 2016.

Sejumlah pebisnis Indonesia menandatangani kesepakatan One Belt One Ring (OBOR) dengan pemerintah Cina untuk pengembangan 23 sektor usaha, Jumat pekan lalu.

Namun, kata Jonan, pemerintah tidak bisa menghentikan proses pembangunan PLTU yang sudah terlanjur dikerjakan.