Indeks Pilkada 2024

PDIP akan membuka komunikasi dengan Khofifah Indar Parawansa agar mau memilih kadernya jadi cawagub.

Mahfud MD menilai putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 soal batas usia kepala daerah membuat kacau tata konstitusi hukum di Indonesia.

Simak syarat pemilih untuk ikut terlibat dalam Pilkada 2024. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menggunakan hak pilih.

Simak gaji dan honor PKD (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa) Pilkada 2024 serta tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

Contoh surat pernyataan sehat dan daftar riwayat hidup untuk melamar rekrutmen Pantarlih Pilkada 2024, mulai Rabu (5/6/2024).

Anies Baswedan diharuskan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bila hendak mendapat dukungan dan surat rekomendasi dari PKB.

Bobby menuturkan bahwa dalam komunikasi dengan PDIP akan ditonjolkan mengenai pembangunan Sumatra Utara.

Kaesang mengakui putusan MA soal syarat usia cagub memberikan peluang dirinya ikut berlaga dalam kontestasi.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berharap Khofifah-Emil bisa menyamakan visi dan misinya dengan Prabowo-Gibran.

PKB saat ini masih menunggu instruksi dari Ketua Umum Muhaimin Iskandar untuk dukungan resmi kepada Bobby Nasution.

Partai Golkar masih melihat ada yang menginginkan Ridwan Kamil maju di Jakarta atau melanjutkan di Jawa Barat.

Agar Pilkada 2024 dapat berlangsung secara damai, Ma’ruf berpesan agar para peserta siap menerima apa pun hasilnya.

Partai Gerindra merekomendasikan Ridwan Kamil maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Berikut tata cara pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024, syarat, dan jadwalnya yang berlangsung mulai 5 Juni.

Hasto Kristiyanto menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 menjadi pintu masuk praktik nepotisme di Indonesia.

Presiden Joko Widodo tidak setuju Kaesang Pangarep, maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Zulhas mengaku sudah mengenal Khofifah 20 tahunan silam saat sama-sama berada di Senayan, tepatnya Komisi VI DPR RI.

KPU akan berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI serta pemerintah bahwa putusan MA itu telah final dan mengikat.

Feri Amsari, khawatir dengan keberlanjutan Pemilu menjelang November tidak sekadar berdampak pada daerah-daerah, terutama pilkada ke depan. 

Netralitas aparat dan ASN dipertaruhkan, ketika masih ada beberapa ASN, TNI-Polri tercatat maju Pilkada, tetapi tidak mundur dari jabatannya.