Indeks Pidato Kenegaraan Jokowi

Presiden Jokowi menyoroti sejumlah isu, prestasi dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam satu tahun terakhir dalam pidato kenegaraannya.

Jokowi dalam pidato kenegaraan HUT ke-73 RI menyebut sejumlah capaian yang telah dilakukan pemerintahannya selama empat tahun terakhir.

"Dari Ranah Minang, kita bersama-sama belajar: ‘Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang’. Berat sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing," kata Jokowi.

"Generasi produktif yang tumbuh cepat mengharuskan kita bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan baru," kata Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah," kata Jokowi.

Joko Widodo mengatakan lembaga negara akan menjadi lembaga yang kuat dan berwibawa ketika rakyat menghormati, menaruh kepercayaan, dan juga memberikan dukungan

"Banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya saja," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI 2018.

Pemerintah diminta rasional menekan belanja-belanja impor yang akan mempengaruhi tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Jokowi menyebut ada momentum saat semua anak-anak bangsa bisa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia merdeka.

Presiden Jokowi mengklaim Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017.

Sidang Tahunan MPR tahun 2018, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan yang salah satunya mengenai kinerja lembaga negara selama setahun terakhir.

Presiden Jokowi membanggakan capaian program amnesti pajak dalam sidang pembacaan nota keuangan RAPBN 2018.

Tito mengamini keinginan Jokowi untuk membentuk sinergi dalam birokrasi di Indonesia. Dia membandingkan birokrasi yang baik tapi tergolong kecil seperti di Singapura. Kecilnya tingkat koordinasi dalam birokrasi di negara itu membuat kinerja mereka efektif.

Jokowi menjelaskan, sampai dengan akhir pelaksanaan program, pengampunan pajak alias amnesti pajak diikuti 9.734.000 wajib pajak dengan total penerimaan uang tebusan mencapai Rp115,9 triliun.

Permasalahan di Papua dinilai bukanlah perkara mudah. Namun, usaha-usaha penyelesaian yang sesegera mungkin bisa mempertahankan keutuhan bangsa.

Jumlah penduduk miskin Indonesia 2017 menurun dibanding tahun 2015. Kemiskinan tetap menjadi tantangan utama untuk dientaskan.

Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil mencapai target output di bidang infrastruktur pada periode 2015-2016, di antaranya pembangunan jalan dan penyelesaian pembangunan empat bandara baru.

Pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka HUT ke-72 di hadapan DPR dan DPD RI mendapat respons beragam.

Presiden akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan dengan melakukan reformasi pajak, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara menjadi Rp1.878,4 triliun pada 2018.