Indeks Perumahan Rakyat

Fenomena akiya ini juga tak bisa dilepaskan dari permasalahan demografi penduduk Jepang.

Pemerintah memiliki PR yang belum tuntas untuk dapat mengatasi tingginya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.

Di akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda, persoalan permukiman rakyat ternyata masih jauh dari terselesaikan.

Sejak akhir abad 19, kota-kota Hindia Belanda tumbuh digenjot oleh liberalisasi ekonomi mengundang kedatangan banyak manusia.

Penguasa silih berganti, rakyat tetap kesulitan memiliki hunian yang layak di perkotaan.

Pandemi COVID-19 membuat program 1 juta rumah terhambat. Selain itu, mereka pun kini bersaing dengan swasta.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai pemerintah terlihat tengah mencari pendapatan baru di tengah kondisi keuangan negara yang tengah tertekan saat pandemi COVID-19.

Dari 154 pengaduan yang diterima, porsi terbesar diduduki perumahan dengan jumlah 129 pengaduan, lalu diikuti oleh isu pinjaman online (P2P Lending) dengan jumlah 6 pengaduan.

Kementerian PUPR menargetkan bisa membangun 2.130 unit rumah khusus (rusus) yang diperuntukkan diantaranya bagi nelayan, masyarakat perbatasan, dan korban bencana pada 2019 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp551 miliar.

Apersi mendukung jika KemenPUPR dipisah dengan Kementerian Perumahan Rakyat karena hal ini dinilai menjadi solusi perizinan dan penganggaran.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menilai Indonesia sedang krisis rumah rakyat, karena ada angka kekurangan rumah hingga 2020 diprediksi mencapai 20 juta unit.

Kubu Prabowo menjanjikan memisahkan kementerian perumahan rakyat dengan kementerian pekerjaan umum, jika menang Pilpres 2019.

Relaksasi aturan ini sebenarnya buat menggairahkan pasar properti. Tapi di sisi lain, bisa bikin yang belum punya rumah makin susah dapat rumah.

Rencana pemerintah menaikkan harga perumahan subsidi dinilai bisa berimbas pada kondisi industri properti yang makin terpuruk.

Di Singapura, properti sejenis rusun hibrida telah dibangun sejak puluhan tahun lalu.

Menko Perekonomian akui selama ini pemerintah belum serius memikirkan perumahan untuk rakyat miskin di perkotaan, sehingga perencanaan di kota seperti didikte oleh pengembang.

Sandiaga menjawab soal DP 0 persen, sejarah OK OC, dan isu reklamasi.