Pemerintah akan Bangun 2.130 Rumah untuk Nelayan & Warga Perbatasan

Kementerian PUPR menargetkan bisa membangun 2.130 unit rumah khusus (rusus) yang diperuntukkan diantaranya bagi nelayan, masyarakat perbatasan, dan korban bencana pada 2019 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp551 miliar.

Sumber: Antara

Terbit 9 Mar 2019 08:15 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Pekerja membangun rumah bersubsidi program satu juta rumah di Desa Sambirejo, Kediri, Jawa Timur, Jumat (19/10/2018). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani.

tirto.id -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan bisa membangun 2.130 unit rumah khusus (rusus) yang diperuntukkan diantaranya bagi nelayan, masyarakat perbatasan, dan korban bencana pada 2019 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp551 miliar.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Jumat, mengatakan sepanjang 2015-2018, telah terbangun sebanyak 22.358 unit rusus.

"Alokasi tersebut merupakan bagian dari total anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Rp7,82 triliun," katanya.

Pada tahun 2019 juga akan dibangun 6.873 unit satuan rumah susun (rusun) dengan alokasi dana Rp2,6 triliun.

Program lainnya dalam rangka penyediaan perumahan, yakni Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah.

Dalam kurun empat tahun (2015-2018), program BSPS telah meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni sebanyak 494.169 unit.

Program itu pada tahun 2019 diitargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp4,28 triliun.

"Rumah swadaya merupakan prioritas utama tahun 2019. Sebab, program rumah swadaya terbukti langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, khususnya di pedesaan," katanya.

Khalawi menambahkan, Kementerian PUPR pada tahun 2019 juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah terpadu, serta sistem air bersih yang baik.

"Pada tahun 2019, alokasi anggaran untuk PSU sebesar Rp123 miliar untuk 13.000 unit rumah bersubsidi di seluruh Indonesia," tuturnya.

Selain pembangunan rumah, pemerintah juga menyalurkan sejumlah skema subsidi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, yakni KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengatakan realisasi penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 5 Maret 2019, telah mencapai Rp37,82 triliun untuk 588.268 unit rumah.

"Terdapat lima provinsi terbesar yang menyerap KPR FLPP. Paling besar yakni Provinsi Jawa Barat sebesar Rp12,81 triliun, diikuti Banten sebesar Rp3,42 triliun, Jawa Timur sebesar Rp1,88 triliun, Kalimantan Selatan sebesar Rp2,17 triliun, dan Sumatera Utara sebesar Rp1,85 triliun," paparnya.

Penyaluran dana FLPP tahun 2010 hingga 1 Maret 2019 telah mencapai Rp37,68 triliun untuk 586.882 unit rumah.

Pada tahun 2019 target penyaluran KPR FLPP ditargetkan sebanyak 67.000 unit senilai Rp7,1 triliun yang berasal dari DIPA 2019 sebesar Rp5,2 triliun dan target pengembalian pokok Rp1,9 triliun.