Indeks Pers

Menurut Usman memang ada aturan dilarang menggunakan masjid jadi tempat kampanye, tapi harus diperiksa dulu tabloid Indonesia Barokah termasuk apk atau tidak.

Dewan Pers masih mengkaji apakah tabloid Indonesia Barokah merupakan produk jurnalistik atau bukan.

Media seperti Indonesia Barokah sah menunjukan pandangan politik dalam editorial. Asal tidak mencampur aduk antara fakta dan opini dalam satu berita yang dimuat.

Presiden Info Cegatan Jogja Yanto Sumantri menuduh jurnalis MNC TV membuat berita hoaks. Para jurnalis menyerang balik dengan lapor polisi.

SBY menilai kampanye Pilpres dalam tiga bulan terakhir lebih didominasi oleh gimik dan serangan personal ketimbang adu program antarkandidat. 

Antara didirikan untuk menyebarluaskan kabar tentang aktivitas kaum pergerakan.

Prabowo menuding pers tak memberitakan fakta tentang 212. Meniru kelakuan Trump?

“Saya akan tuntut ke pengadilan," kata Staf Khusus Menristekdikti Abdul Wahid Maktub kepada Tirto.

Mewah ganjaran.
Derma sang taipan di
jagat tulisan.

Perayaan tahunan kebangkitan nasional yang merujuk pada tanggal lahir Boedi Oetomo adalah politik historiografi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan persatuan nasional.

Dewan Pers memberikan penjelasan menanggapi polemik tentang rencana revisi tanggal peringatan Hari Pers Nasional.

Regulasi tentang liputan kasus hukum anak sudah dibuat. Tapi pelanggaran yang merugikan anak masih terjadi.

Dokumentasi berupa buku dan koran peninggalan Mohamad Koerdi kurang terawat

Sejumlah media berpengaruh mulai memberikan porsi besar kepada kabar-kabar baik.

Di tengah kemajuan pesat teknologi informasi, menurut Jokowi, peran pers sebagai pilar penyampai kebenaran semakin dibutuhkan.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyatakan profesi jurnalis memiliki jam kerja yang tidak menentu, sehingga harus menjaga kesehatan secara rutin.

Kedatangan menteri ke Sumbar bukan hanya untuk mendampingi Presiden Joko Widodo, tetapi juga melakukan berbagai program untuk kesejahteraan masyarakat Sumbar.

“Saat Pilkada 2018, pers Indonesia akan diuji apakah bisa menjalan fungsinya secara benar atau berselingkuh dengan kepentingan politik,” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Pemecatan dilakukan dalam rapat yang dihadiri Pemred, Wakil Pemred, serta seluruh Redaktur Topskor.

Sejumlah akademisi dan pemerhati pers Indonesia revisi UU penyiaran masih belum transparan.