Indeks Perombakan Kabinet

Menkopolhukam Mahfud MD berpendapat, Presiden Jokowi tidak memberi sinyal akan ada reshuffle kabinet.

Berly mengatakan, Jokowi harus segera melakukan perombakan kabinet agar investor tidak menunggu terlalu lama.

"Kalau terkait kinerjanya sebagai Menpan RB dalam pemerintahan, Pak Asman Abnur sangat memuaskan dan bagus," kata Mensesneg Pratikno.

Dengan melakukan pergantian kabinet berdasarkan kinerjanya, maka penilaian terhadap reshuffle akan lebih objektif.

Anggota dewan kehormatan Partai Nasdem menyebut agar PAN mundur saja dari kabinet terkait isu reshuffle kabinet jilid 4 oleh Presiden Joko Widodo,

Tercatat Presiden Jokowi sudah dua kali merombak susunan kabinet dalam tiga tahun terakhir pemerintahannya.

Belakangan santer dibicarakan Presiden Jokowi akan menempatkan Ahok menggantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri. Menanggapi hal ini, Tjahjo tidak berbicara banyak.

Hingga bulan ini, Presiden tidak berencana untuk merombak susunan menteri Kabinet Kerja.

Yasonna menilai bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang tegas sekaligus penilai yang baik, khususnya dalam menilai kinerja pada menteri.

Peta politik di parlemen berubah setelah Presiden Joko Widodo berhasil menarik Partai Golkar dan PAN bergabung dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kini, secara matematis di atas kertas dukungan parlemen pada pemerintah cukup kuat dan menjanjikan.

Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham mengklaim telah mendedikasikan 91 kursi di DPR RI untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tanpa syarat.

PAN mengaku tidak akan ikut campur mengenai arah penentuan perombakan kabinet. Namun, PAN mengklaim siap membantu pemerintahan tanpa syarat, asalkan pemerintahan Jokowi-JK melaksanakan janji-janjinya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding menegaskan agar pihak-pihak tertentu tidak mengintervensi Presiden Joko Widodo dalam melakukan perombakan kabinet.

Presiden Joko Widodo  menegaskan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak manapun terkait perombakan kabinet. Pasalnya, hal tersebut merupakan hak proregatif presiden sebagai kepala negara.