Indeks Permendikbud Ppks

Kasus kekerasan seksual banyak bermunculan di tengah pandemi. Bagaimana kabar peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual?

Target tersebut dibidik sebagai bentuk implementasi Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Nadiem berjanji akan menampung rekomendasi dan masukan dari PBNU terkait kekurangan yang ada di Permendikbud PPKS.

Twibbon dapat menjadi alternatif Anda dalam memberikan dukungan untuk Permendikbudristek PPKS Nomor 30 Tahun 2021.

Kehadiran Permen PPKS dinilai sebagai jawaban kepastian hukum dari pemerintah atas meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Nadiem Makarim menjawab persepsi miring soal Permendikbudristek No 30/2021 soal kekerasan seksual di kampus.

Download isi Permendikbud no 30 soal aturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) versi PDF

Gusdurian menilai banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara maksimal karena belum ada landasan hukum yang kuat.

Sahroni menilai Permendikbud 30/2021 merupakan jawaban atas keresahan mahasiswa hingga dosen terkait maraknya kasus kekerasan seksual di kampus.

Sekjen Kemenag Nizar Ali mengatakan Permendikbud PPKS tidak tepat dikaitkan dengan pelegalan zina.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS sebagai respons maraknya kekerasan seksual di kampus menuai polemik.

MUI meminta pemerintah mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi atau merevisi Permendikbud No. 30/2021.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga prihatin kasus kekerasan seksual di kampus sering tidak tertangani dengan baik.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS didukung koalisi masyarakat sipil, tapi ditolak PKS dan Muhammadiyah.

Menag Yaqut mendukung Permen Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS dan segera mengeluarkan SE untuk PTKN di bawah Kemenag.

LPSK siap berikan pelindungan kepada korban pelecehan seksual di Unri dan minta pihak kampus mengedepankan perspektif korban.

KOMPAKS mendorong percepatan pelaksanaan Permendikbudristek PPKS merespons masifnya kasus kekerasan seksual di kampus.

Permendikbud PPKS di kampus yang ditandatangani Mendikbudristek Nadiem Makarim tersebut, Ledia nilai tak memiliki landasan agama.

Kemendikbudristek menuturkan, peraturan tersebut dibuat untuk menangani kekerasan seksual yang selama ini luput tertangani oleh pihak kampus.