Indeks Pergub Penggusuran

Kemendagri mengembalikan permohonan pencabutan Pergub 27/2016 terkait penggusuran pada 14 Oktober 2022..

Pemprov DKI Jakarta diminta untuk membuat pergub baru terlebih dahulu sebagai pengganti regulasi sebelumnya.

Anies mengklaim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mencabut Pergub Penggusuran sejak lama, namun penetapannya ada di tangan Kemendagri.

Ibu-ibu peserta massa aksi mendesak sebelum lengser pada 16 Oktober, Anies harus mencabut Pergub 207/2016 itu, sebagaimana yang dijanjikannya saat kampanye.

Hingga menjelang masa akhir jabatan sebagai Gubernur Jakarta, Anies Baswedan belum juga mencabut Pergub tersebut.
 

Gubernur Anies mengklaim Pemprov DKI telah membahas mengenai Pergub Penggusuran sebelum lebaran 2022.

Pergub Nomor 207 Tahun 2016 terkait penggusuran diterbitkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Fraksi PSI menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingkar janji soal pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penggusuran.

KRMP menilai komitmen Anies Baswedan menolak penggusuran seperti era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hanya janji palsu dan jargon belaka.

Pemprov DKI dianggap tidak serius dan tidak prioritaskan isu penggusuran.

KRMP mendesak pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Pencabutan Pergub 27/2016 terkait penggusuran diusulkan oleh Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP).

Koalisi sudah beberapa kali mendesak Anies namun Pergub Penggusuran tak kunjung dicabut.

Pergub yang diteken Ahok tersebut dinilai melegitimasi penggusuran paksa yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).