Indeks Pemkot Bandung

Kepala Disbudpar Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari memastikan untuk tempat spa dan panti pijat masih belum diizinkan beroperasi kembali.

Pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan aturan penyelenggaraan resepsi pernikahan yang menghadirkan banyak orang semasa pandemi COVID-19.

BNN mendapat barang bukti pil berjumlah sekitar dua juta butir dikemas dalam 25 kotak, dua mesin pencetak pil, dan sejumlah alat lainnya.

Warga Tamansari menggelar demonstrasi di Kementerian ATR terkait penggusuran paksa yang mereka alami beberapa waktu lalu.

PT Sartonia Agung, pengembang rumah deret di Tamansari, masuk daftar hitam dan punya reputasi bermasalah dalam proyek sebelumnya.

Wali Kota Bandung Oded Danial berdalih kontrak dengan PT Sartonia Agung sudah diteken sejak 2017.

Propam Polda Jawa Barat masih memeriksa dugaan polisi yang melakukan tindakan kekerasan saat penggusuran rumah warga Tamansari, Bandung.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai kepolisian melanggar standard operational procedure (SOP) dalam penanganan penggusuran di Tamansari, Bandung.

Usai digusur paksa, warga memilih untuk sementara tinggal di Masjid Al-Islam karena kebanyakan aktivitas warga berada di wilayah itu.

Penggusuran dilakukan di tengah proses hukum di PTUN Bandung terkait izin lingkungan pembangunan rumah deret.

KPK memeriksa 11 saksi untuk tersangka Dadang Suganda dalam kasus RTH Bandung pada Jumat, 22 November 2019.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial menilai program percobaan "chickenisasi" akan mengurangi anak pelajar kecanduan gadget.

Pemerintah Kota Bandung akan mulai menyalurkan anak ayam pada Kamis (21/11/2019).

Pemkot Bandung sedang membangun jalan layang di beberapa titik untuk mengurai kemacetan.

KPK menyatakan tidak mencampuri polemik kebijakan Grab to Work yang diterapkan Pemkot Bandung. KPK hanya mengambil sikap mengingatkan semua pejabat publik bisa bersikap adil dalam menjalankan kebijakan.

KPPU menilai terdapat potensi monopoli dan pelanggaran aturan persaingan usaha dalam program "Grab to Work" yang digelar oleh Pemkot Bandung.

Pemkot Bandung berpotensi menyalahgunakan wewenang karena memaksa PNS di lingkungan Dinas Perhubungan menggunakan aplikasi transportasi daring, Grab. Kebijakan ini juga berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha.

Penggunaan carpolling sebagai solusi atasi kemacetan dinilai sebagai bentuk kegalauan Pemkot Bandung terhadap masalah transportasi publik.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam perkara pengadaan tanah di Pemkot Bandung. Mereka diduga mengambil keuntungan dalam proyek tersebut.