Indeks Pemilu 2024

Video dalam unggahan menampilkan oknum PPK dan Panwascam Kecamatan Kertosono yang mengaku menggelembungkan suara untuk salah satu caleg DPRD Kab. Nganjuk.

Titi Anggraini mendorong Mahkamah berani menangani perkara lebih dari batas waktu demi mencari kebenaran substantif.

Pembentukan Pansus DPD untuk mengungkap kecurangan pemilu merupakan alarm bagi pemerintah dalam melaksanakan undang-undang.

Personel gabungan yang dikerahkan akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar DPR/MPR RI.

Suhartoyo mengatakan, para hakim konstitusi akan membahas soal posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam penanganan perkara sengketa Pilpres 2024.

Suhartoyo memastikan, pihaknya siap menghadapi sengketa Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres.

Kunto menilai ceruk pemilih partai berbasis massa Islam tidak berekspansi lebih besar, suara mereka terbagi di beberapa parpol.

Berubahnya laman sistem Sirekap semakin menunjukkan bahwa KPU tidak siap dengan penggunaan platform ini.

Penuntut Umum akan segera menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau sebaliknya. 

Sudirman Said yakin ada kecurangan dalam perubahan laman Sirekap KPU karena dilakukan secara terstruktur.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra menilai aksi ketiga anggota fraksi dari tiga partai politik yang mengusulkan hak angket hanya saling menanggapi.

Bawaslu khawatir tampilan diagram hasil pemilu di Sirekap mengakibatkan adanya perpindahan suara peserta.

Partai Nasdem ingin ambang batas parlemen menjadi 7% sedangkan PAN ingin diturunkan menjadi 2-3%. 

Caleg nomor urut satu Partai Golkar dari Dapil Jawa Barat I, Nurul Arifin, mengaku bersyukur partainya mendapatkan dua kursi di dapil tersebut.

JK sebut sebelum ia bertemu Megawati, sejumlah pengurus PDIP bertemu pengurus partai koalisi pengusung AMIN.

Sahroni menginginkan semua partai politik di DPR menggulirkan hak angket agar bisa menunjukkan bahwa DPR masih bisa diharapkan oleh masyarakat. 

Formappi menilai hasil temuan dari Pansus DPD tak bisa langsung diproses DPR. Alasannya, karena seluruh temuan akan diserahkan sebagai bahan pertimbangan.

Tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa KPU memajukan jadwal penetapan Pemilu 2024 menjadi tanggal 28 Februari 2024.

Dalam proses persidangan ini, Ted menghadirkan sejumlah saksi ahli dari berbagai bidang.

Menurut analis politik, sikap PPP dan Nasdem yang bungkam soal hak angket pada rapat paripurna DPR RI adalah main aman dan sinyal mendekat kepada kekuasaan.