Indeks pemerintahan

Presiden Jokowi minta para kepala daerah untuk bekerja dengan orientasi hasil, jangan hanya sebatas rutinitas.

Gubernur Anies dan wakilnya positif Corona. Tapi mereka bakal tetap menjalankan pemerintahan meski ada opsi penunjukan plh/plt.

Survei menunjukkan 43,1 persen mahasiswa ingin berkarier di instansi pemerintah.

Prabowo membuka kemungkinan Gerindra masuk ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Akan tetapi, dia tak ingin hal itu sekadar didasari motif bagi-bagi kursi menteri, melainkan tukar-menukar konsep.

Jokowi tidak perlu membuat tim transisi, karena melanjutkan dari pemerintahan periode lalu.

Jokowi justru mengatakan bahwa saat ini dirinya lebih fokus mencermati keamanan di dalam negeri yang berkaitan dengan konflik.

Jokowi mengatakan menurutnya Indonesia tetap harus berdiri tegak, bermartabat, dan tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX berpengalaman dalam pemerintahan, tapi tak diberi peran penting selama jadi wapres Soeharto.

Pendirian MPP Banyumas dapat mempercepat proses pelayanan yang outcome-nya meningkatkan kantong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Meski telah mendapat penghargaan sebagai salah satu badan publik yang kualitatif dan informatif ke masyarakat, Anies Baswedan mengatakan ingin lebih kolaboratif kedepannya.

Distorsi fakta.
Gonjang-ganjing lahirnya
dasar negara.

Menjelang Forum Davos berlangsung, Edelman Trust Barometer merilis survei yang menyimpulkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan politik dunia terus merosot

Survei dari lembaga riset Indonesia CSIS menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK naik dibandingkan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi pula dengan tingginya optimisme publik. Namun, dari semua bidang utama dalam pemerintahan Jokowi-JK, publik masih pesimis terhadap kinerja di sektor ekonomi yang dinilai belum maksimal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Asman Abnur mengajak seluruh daerah di Indonesia untuk meniru prakte implementasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.