Indeks Pemerintah Provinsi Dki Jakarta

Simak perkiraan terkait kapan pencairan Bansos KLJ, KPDJ, & KAJ DKI Jakarta November 2025 akan dilakukan oleh Dinas Sosial.

Jakarta menjadi salah satu provinsi yang paling tertib dalam menjalankan sertifikasi halal.

Simak info Pasukan Putih Jakarta beserta tahapan rekrutmen, syarat, tugas, serta perkiraan gajinya. 

DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membuka RPTRA beroperasi 24 jam, tetapi menegaskan kembali untuk menyiapkan aspek keamanan.

PT Transjakarta hendak mengganti seluruh armada pelayanan mereka dengan kendaraan berbahan listrik pada 2030.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengajak generasi muda untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

Menurut dokumen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Teguh lahir di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada tanggal 8 Maret 1967.

Informasi yang menyebutkan bahwa Heru Budi diserbu warga DKI Jakarta usai pengadaan mobil dinas seharga miliaran rupiah itu salah dan menyesatkan.

Pemprov DKI Jakarta segera menyiapkan konsep dan strategi kegiatan vaksinasi untuk usia 6-11 tahun, dimulai dengan pendataan lebih dulu.

Sesuai peraturannya, CGV batasi umlah pengunjung sebanyak 25 persen dari kapasitas normal dan usia dibatasi 12-60 tahun.

Target pembangunan sumur resapan air pada 2019 di DKI Jakarta belum tercapai.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menyampaikan pemprov telah menuntaskan draf Raperda RZWP3K.

Pemprov DKI wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 4,7 miliar kepada korban penggusuran di Petamburan.

Pemprov DKI telah dinyatakan kalah di tingkat Kasasi dan harus ganti rugi sebesar Rp 4,7 miliar kepada warga korban penggusuran di Petamburan. 

Menurut Anies, tim kajian itu memiliki peran untuk menindaklanjuti segala hal yang terkait dengan rencana penerapan ERP di ibukota.

Aturan pembatasan kantong plastik akan disosialiasasikan ke warga DKI Jakarta selama enam bulan pertama setelah penetapan Pergub tersebut.

Menurut Anies, jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi banjir sekitar 1,8 juta drainase vertikal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri baru memperoleh empat penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

“Ini diberikan bukan hanya dengan gaji UMP, tapi juga UMP Plus 10 persen,” ujar Anies.

Bambang mengatakan, Bazis DKI Jakarta tidak berada dalam koordinasi Baznas.