Indeks Pembiayaan Infrastruktur

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) menjamin 47 proyek infrastruktur pemerintah sebesar Rp474 triliun. 

Meski memahami APBN terbatas, pemerintah yakin pembangunan infrastruktur merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Kebutuhan biaya infrastruktur di pemerintahan kedua Jokowi perlu dana Rp2.000 triliun. Namun, pemerintah hanya sanggup memenuhi 30 persen.

Kementerian PUPR akan menerapkan skema KPBU untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di sektor perumahan.

Pemerintah Indonesia tengah menawarkan sejumlah proyek infrastruktur untuk memperoleh pembiayaan pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Initiative (BRI) di Cina.

Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace, Adila Isfandiari menyoroti 4 proyek PLTU yang ditawarkan pemerintah Indonesia kepada Cina.

Jasa Marga dan Mandiri Manajemen Investasi resmi mencatatkan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK Dinfra) sebesar Rp423,5 miliar di pasar modal, hari ini (15/4/2109).

Proyek "infrastruktur langit" sudah menjadi proyek impian pemerintah sejak 1990-an.

TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin menganggap tudingan BPN Prabowo-Sandiaga terkait panjang jalan desa dengan diameter bumi tidak berdasar dan hoaks.

Bank Mandiri akan mengucurkan kredit untuk pembiayaan infrastruktur pada 2019, salah satunya proyek tol Probolinggo-Banyuwangi.

Jembatan Leta Ora Ralan yang dulunya bernama Wear Arafura ini memiliki panjang 323 meter, dibangun dengan skema multiyears contract tahun anggaran 2016-2018.

Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan municiple bond atau obligasi daerah untuk pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang.

Kemenhub mencatat setidaknya sudah ada lebih kurang 6 proyek yang ditawarkan agar bisa didanai dengan skema KPBU.

“Jadi untuk penggunaan skema [pembiayaan], memang tergantung karakteristik proyeknya,” ucap Rini.

Pemerintah mengajak investor asing untuk ikut serta dalam pembiayaan infrastruktur dan menyadari potensi risiko kurs atas keputusan tersebut.

Dari total pembiayaan tersebut, pemerintah memperkirakan butuh dukungan dana dari swasta sebesar Rp181 miliar atau setara dengan 60 persennya.

Luhut menilai tidak perlu ada penundaan pembangunan infrastruktur sebab ada peluang peningkatan pendapatan negara dari kelapa sawit melalui aturan biodiesel.

OJK telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung pembiayaan sektor infrastruktur tahun ini.

OJK mencatat sudah ada tiga Pemda yang siap menerbitkan obligasi daerah, yakni Pemprov Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Penyederhanaan aturan ini prosedurnya simultan, tidak berurutan. Kita sudah menghitung, kalau feasible paling lama prosesnya 40 hari,” kata Darmin Nasution.