Indeks Pembantu Rumah Tangga

Salah satu pihak yang paling membikin JALA PRT kecewa adalah Fraksi PDIP karena sebagai salah satu pengusul RUU PPRT di DPR RI.

Jala PRT menangani 212 kasus PHK tanpa pesangon dan dirumahkan tanpa diupah.

Komisi VIII DPR meminta Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Pekerja rumah tangga memiliki tugas dan jam kerja yang tak jelas. Sejumlah pihak mendesak DPR untuk memberikan kejelasan terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Kemnaker melalui Atase Ketenagakerjaan pada KBRI Singapura telah melayangkan surat protes ke Pemerintah Singapura untuk menindaklanjuti soal jual beli jasa PRT online.

"Yang jelas kami sudah sampaikan, kami sudah komunikasikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Singapura dan mereka sudah melakukan investigasi," kata Wamenlu AM Fachir.

Pembantu atau asisten rumah tangga (AR) yang dijual di Carousell diduga melanggar undang-undang tenaga kerja.

Tarif jasa infal dipatok berbeda-beda, tergantung pengalaman kerja dan usia.

Perlakuan eksploitatif terhadap PRT dan pengasuh sulit dipantau: mereka mengalami kekerasan di balik jeruji rumah.

Banyak pekerja rumah tangga (PRT) memutuskan tak kembali ke kota setelah lebaran. Tapi, pekerja baru pun berdatangan seiring libur lebaran usai.

Setiap tahun jelang lebaran, penyalur tenaga kerja pun kebanjiran permintaan.

Terlunta-luntanya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi sebuah simbol bagaimana negara memperlakukan pekerja kelas bawah. Bertahun-tahun mereka bekerja tanpa perlindungan hukum. Anggota Dewan yang seharusnya mewakili rakyat juga tak tergerak untuk membahasnya.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak juga dibahas oleh anggota DPR. Sudah 12 tahun RUU itu tak tersentuh oleh para wakil rakyat. Publik juga sepertinya adem ayem. Padahal, kaum kecil seperti PRT sangat membutuhkan payung hukum ini.

Menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di negeri ini masih berisiko. Setiap tahun, kasus penganiayaan terhadap PRT jumlahnya ratusan. Sementara Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) terkatung-katung di DPR sejak tahun 2004. Padahal justru bertujuan melindungi PRT dan juga majikan.