Indeks Pembahasan Ruu Tpks

Beberapa poin penolakan F-PKS terkait RUU TPKS dinilai konteksnya sulit dan tidak relevan dengan substansi KS.

PSHK menyebut pasal zina justru bisa dipakai untuk menjerat perempuan korban KS atau kelompok rentan lain yang tidak teredukasi soal kesehatan reproduksi.

RUU TPKS telah disetujui Baleg DPR untuk dibawa ke paripurna, berikut alasan Fraksi PKS yang menolak RUU ini.

Baleg DPR RI menjelaskan rapat pleno RUU TPKS hari ini ditunda dan akan digelar besok, Rabu (6/4/2022) siang.

Ketua Panja RUU TPKS berharap sudah ada pengambilan keputusan di tingkat I di Baleg DPR RI pada Selasa 5 April 2022.

Direktur LBH APIK Jakarta, Siti Mazuma mengharapkan agar KSBE dapat dimasukkan ke dalam RUU TPKS mengingat melonjaknya KSBE selama pandemi.

PR besar tersebut antara lain tidak masuknya tindak pidana perkosaan, KSBE dan layanan aman bagi korban kekerasan seksual.

ICJR memberi masukan soal penguatan perumusan kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam RUU TPKS.

Badan Legislasi DPR menargetkan RUU TPKS disahkan pada 5 April 2022.

Pembahasan RUU TPKS harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama perempuan, anak dan disabilitas korban kekerasan seksual.

Raker RUU TPKS hari ini digelar bersama empat menteri, sementara RDP dilakukan bersama LBH Apik, INFID dan ICJR.

Ketua Panja akan mengusahakan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) khusus untuk membahas usulan victim trust fund dalam RUU TPKS.

Rapat kerja Baleg DPR dan pemerintah membahas RUU TPKS yang dijadwalkan kemarin, Rabu (23/2/2022), batal digelar.

DPR RI dan pemerintah akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) besok.