Indeks Pembahasan Ruu Pprt

Sejumlah poin penting UU PPRT dapat dipelajari oleh masyarakat. UU PPRT disahkan oleh DPR RI pada Selasa (21/4/2026)

Kemensos ingin meniru Filipina yang memiliki undang-undang khusus untuk PRT dengan perlindungan secara sistematis.

Puan mengatakan, DPR mulai pembahasan-pembahasan meminta masukan dari seluruh masyarakat lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Menurut Jumisih, 9 jenis itu tidak bisa dilakukan satu orang PRT saja, tetapi harus ada beberapa PRT di dalam satu rumah untuk mengerjakan tugasnya.

Komnas HAM juga menilai upah yang diberikan kepada PRT kerap 20-30 persen dari UMP sehingga perlu diatur serta pengaturan uang lembur, THR, maupun bonus.

Komisi IX DPR RI maupun Baleg belum menerima penugasan dari pimpinan DPR untuk membahas RUU PPRT.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengaku, selain akan memperbaiki naskah akademik RUU PPRT, mereka juga akan memperbarui materi RUU PPRT.

Dalam peringatan Hari Buruh, Prabowo Subianto berjanji bakal segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam waktu tiga bulan.

DPR RI sudah seharusnya mengesahkan RUU PPRT, namun terus saja tidak diprioritaskan meski masuk prolegnas.

RUU PPRT sudah mandek selama 19 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR, tapi masih macet di meja pimpinan DPR.

DIM RUU PPRT mencakup 367 DIM, terdiri dari 239 DIM batang tubuh dan 128 DIM penjelasan.

Koalisi Sipil untuk RUU PPRT khawatir RUU tersebut akan mangkrak kembali karena para anggota DPR fokus ke Pemilu 2024.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan Pemerintah akan segera mengirimkan surat presiden untuk pembahasan RUU PPRT.