Indeks Pembahasan Rkuhp

Berbeda dengan Dasco, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman optimistis RKUHP bisa selesai sebelum akhir 2022.

Menurut PSHK Komisi III DPR tak menganggap adanya perbedaan pada draf RKUHP terbaru yang disampaikan pemerintah.

Pemerintah & DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan RKUHP secara transparan dengan membuka draf pembahasan ke publik.

Tim independen RKUHP penting untuk memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi dan menyingkirkan pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Jokowi meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan RKUHP.

Panja RKUHP berdalih tidak bisa serta merta menghapus hukuman mati karena banyak yang menginginkan dan sebagai jalan tengahnya menerapkan masa percobaan.

RKUHP memuat sejumlah pasal bermasalah.

Komisi III DPR RI dan pemerintah resmi sepakat membawa RKUHP ke dalam Rapat Paripurna untuk dilalukan pengesahan menjadi undang-undang.

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa sejalan dengan RUU Permasyarakatan agar dapat mengatur sejumlah kebijakan terkait kelebihan kapasitas Lapas.

DPR dan pemerintah merampungkan substansi RKUHP di hotel mewah di Senayan, secara tertutup.

Alasan-alasan mengapa RKUHP harus ditolak.

ICJR dan PKBI mendesak pemerintah agar membuka kembali diskusi tentang pasal aborsi.

Menurut AJI, RKUHP bertentangan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang justru berpotensi mengkriminalisasi pers.

Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pasal 278 dinilai ICJR masih sama dengan pasal lama, sehingga tak ada pembaharuan dan hanya copy paste.

Menurut Ricky, apabila RKUHP itu disahkan, maka penularan HIV/AIDS jadi tak terpantau karena PSK akan bekerja secara sembunyi-sembunyi. 

KontraS menilai, pengaturan soal kejahatan HAM sudah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Salah satu pasal yang dinilai cacat dah harus dihapus adalah pasal soal kriminalisasi bagian yang mempromosikan alat pencegahan kehamilan.

RUU PKS perlu dirampungkan segera untuk memberikan rasa aman pada masyarakat terutama kaum perempuan.

Aliansi mendesak agar pemerintah dan DPR tak buru-buru mengesahkan RKUHP serta membuka perkembangan rapat kepada publik.

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi maladministrasi, karena tak terbuka ke publik.