Indeks Pekerja Rumah Tangga

Kemnaker beralasan UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 tidak secara eksklusif melindungi pekerja rumah tangga (PRT).

UU ini dianggap dapat menjadi landasan mengatur dan mengelola permasalahan bidang ketenagakerjaan, terutama melindungi para pekerja domestik.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga berdalih penyelesaian RUU Perlindungan PRT bukan hanya pembahasan substansinya saja, tetapi juga kesepakatan politik.

RUU PPRT akan mengatur soal kewajiban pemberian jaminan sosial kepada para pekerja rumah tangga (PRT).

Jokowi memerintahkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Menaker Ida Fauziyah untuk mengebut pengesahan RUU Perlindungan PRT.

Muktamar NU Lampung mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU PPRT agar kehidupan PRT terjamin di bawah payung hukum.

Pemerintah memberi insentif bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta lewat data BPJS Ketenagakerjaan. Ini membuat PRT mungkin tak kebagian jatah.

Selangkah lagi beleid mengenai perlindungan pekerja rumah tangga menjadi rancangan undang-undang.

Pekerja rumah tangga memiliki tugas dan jam kerja yang tak jelas. Sejumlah pihak mendesak DPR untuk memberikan kejelasan terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Pekerja rumah tangga asal Filipina di Cina diupah Rp14 juta rupiah per bulan.

Banyak pekerja rumah tangga (PRT) memutuskan tak kembali ke kota setelah lebaran. Tapi, pekerja baru pun berdatangan seiring libur lebaran usai.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) sudah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para pembantu di rumah orang Belanda biasanya mempekerjakan satu keluarga pribumi. Kini, sebutan "pekerja" dinilai lebih tepat dibanding "pembantu".

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak juga dibahas oleh anggota DPR. Sudah 12 tahun RUU itu tak tersentuh oleh para wakil rakyat. Publik juga sepertinya adem ayem. Padahal, kaum kecil seperti PRT sangat membutuhkan payung hukum ini.

Menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di negeri ini masih berisiko. Setiap tahun, kasus penganiayaan terhadap PRT jumlahnya ratusan. Sementara Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) terkatung-katung di DPR sejak tahun 2004. Padahal justru bertujuan melindungi PRT dan juga majikan.

Komite Aksi Perlindungan Pekerja Ruah Tangga dan Buruh Migran (KAPPRTBM) mengungkapkan temuan mereka bahwa sejak Januari hingga April 2016, sebanyak 121 Pekerja Rumah tangga (PRT) mengalami kekerasan oleh majikan maupun agen mereka.