Indeks Pb Idi

IDI mengaku terbuka atas usulan mediasi yang disampaikan Menkes. Namun mediasi harus dengan persetujuan dua belah pihak.

Komisi IX DPR akan membahas soal pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI dalam Muktamar XXXI IDI di Banda Aceh pada 25 Maret lalu.

Yasonna Laoly mendesak izin praktik dokter dalam UU direvisi menjadi domain Kementerian Kesehatan bukan IDI.

IDI mempersilakan Terawan menggunakan haknya terkait pemberhentian ini. 

PB IDI memberhentikan Terawan secara permanen dari keanggotaan IDI karena melanggar etik kedokteran.

Politikus PDIP Rahmad Handoyo akan meminta penjelasan IDI soal pemecatan Terawan dalam rapat Komisi IX DPR.

PB IDI beralasan masih menyelesaikan dokumen muktamar sehingga tak bisa hadir undangan RDPU dengan Komisi IX DPR membahas pemecatan Terawan.

PB IDI siap bertanggung jawab atas keputusan pemberhentian Terawan. 

Terawan menyerahkan sepenuhnya pemecatan dirinya kepada rekan sejawat di PB IDI.

Menurut anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, IDI mestinya fokus pada percepatan amandemen UU praktik kedokteran, alih-alih membawa konflik ke publik.

Ketua Satgas COVID-19 IDI Zubairi Djoerban menerangkan bahwa varian Deltacron memiliki gabungan elemen dari Delta dan Omicron.

Untuk itu, IDI mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin booster untuk mengurangi risiko serangan virus COVID-19.

IDI sebut terdapat 521 dokter umum yang dinyatakan positif COVID-19 saat mereka sedang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban prediksi puncak gelombang ketiga terjadi pada pertengahan Maret dan butuh 3 bulan untuk melandai.

PB IDI menyebut kebijakan penanganan COVID-19 di setiap daerah tidak bisa dipukul rata.

Belajar dari lonjakan sebelumnya, maka tenaga kesehatan, obat, dan oksigen harus disiapkan, kata ketua PB IDI.

IDI mencatat pada Juli 2021 mencapai rekor tertinggi kematian dokter di angka 199.

Ketua Tim Mitigasi IDI Adib Khumaidi sebut sistem kesehatan secara fungsional, dalam konteks SDM, persediaan oksigen dan obat sudah kolaps.

IDI ingin penggunaan Ivermectin untuk mengobati COVID-19 harus jelas berdasarkan izin BPOM yang disertai bukti ilmiah.

Sekitar 200 ribu dokter yang tergabung dalam Forum Gerakan Dokter Nusantara diminta bersiaga menghadapi kemungkinan lonjakan COVID-19.