Indeks Partai Gerindra

Menurut Usep, penentuan sosok calon wakil gubernur ini sarat dengan kepentingan politik di tingkat elite PKS dan Partai Gerindra.

Dana tersebut berasal dari calon anggota legislatif Partai Gerindra. 

Ada tiga nama yang diajukan PKS, yakni Ahmad Syaikhu, Agung Yulianto dan Abdurrahman Suhaimi.

Menurut Sandiaga, kontribusi parpol koalisi tidak hanya dihitung dari sumbangan dana kampanye saja.

Anies hanya menggelengkan kepala saat ditanya mengenai pose acungan dua jari saat acara Gerindra.

"Coba cek itu di Sumatera Barat, Bupati Pesisir Selatan ada kasih dukungan ke Jokowi pakai seragam dinas. Ada komentar enggak Kemendagri? Enggak kan?" (Andre Rosiade)

Pimpinan DPD Gerindra DKI Jakarta menyatakan penentuan nama kandidat Cawagub pendamping Anies Baswedan kemungkinan besar molor hingga 2019.  

Anies mengaku kaget sekaligus heran dengan kemunculan kabar bahwa Erwin Aksa diusulkan masuk bursa pemilihan Cawagub DKI Jakarta.

“Jadi unek-uneknya Partai Gerindra apa, PKS apa, mudah-mudahan dengan pertemuan itu ada titik terang."

Bagaimana pasang surut rekam jejak politik Megawati-Prabowo merentang dari Pilpres 2009, Pilgub DKI 2012, hingga Pilpres 2014?

Friksi yang terjadi antara Gerindra dan Demokrat bukan yang pertama dalam koalisi partai pengusung Prabowo-Sandiaga.

“Gerindra sudah [memilih] ya. Salah satunya Pak Syarif, satunya lagi saya lupa,” kata Taufik.

Meski PKS belum secara resmi mengeluarkan nama cawagub, namun sudah ada dua nama yang santer terdengar, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Fit and proper test untuk Wakil Gubernur DKI dinilai tak relevan. Justru tes ini sama saja meragukan kader yang diusung.

Ahmad Muzani menyatakan tidak pernah mengetahui ada draf format koalisi yang diusulkan oleh Yusril kepada kubu Prabowo-Sandiaga.

"Bagi kami ini bagian dari politisi sontoloyo yang dari bangun tidur sampai tidur lagi memproduksi hoaks lagi, memproduksi yang memecah belah"

Survei Kompas mengatakan pasangan Jokowi-Maruf mendapat 52,6 persen. Sementara Prabowo-Sandi mendapat 32,7 persen.

Menurut Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman, dana sumbangan kampanye dari partai pengusung bukan sebuah hal yang diwajibkan undang-undang pemilu.

"Karena tidak ada dasar hukumnya. Kalaupun dibuat dasar hukumnya PP, tapi kan tidak ada cantolan UU-nya"

Prabowo menyebut "make Indonesia great again" saat berpidato di acara Rapat Kerja Nasional LDII.