Indeks Paham Radikal

Selama 2021, BNPT menemukan 650 konten propaganda yang mengandung pesan anti NKRI dan anti Pancasila.

Ketua DMI Jusuf Kalla meminta BNPT merespons terkait temuan data BNPT bahwa 198 pondok pesantren diduga terafiliasi jaringan terorisme.

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya mendeteksi masifnya penyebaran paham radikal yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Alasan Rektor Unej memecat Akhmad Taufiq karena dinilai melanggar sumpah jabatan untuk tidak mempublikasikan data hasil pemetaan radikalisme mahasiswa Unej kepada publik.

Radikalisme menjadi momok yang menakutkan bagi pemerintah, tapi di sisi lain memanfaatkan cara itu untuk membungkam pengkritik

Jamaah Islamiyah menggunakan beberapa media yang tidak terdaftar di Dewan Pers sebagai alat propaganda dan menyebarkan narasi.

Pengamat Pendidikan dari JPPII meminta kampus-kampus tidak memecat atau men DO mahasiswa yang terpapar radikalisme.

UI menyatakan mahasiswa yang terpapar radikalisme baru akan dipecat jika terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran akademik yang serius.

Berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik, kesimpulan sementara menyatakan jenis bom berdaya ledak rendah (low explosive).

Peneliti ITB Eko Cahyono mengklaim rektorat kampusnya sudah berhasil menetralisir pengaruh narasi gerakan keagamaan eksklusif.

Salah satu isu yang akan dibahas dalam debat keempat Pilpres 2019 adalah perkara ideologi. Pengamat berharap ada hal baru yang diungkapkan Jokowi dan Prabowo.

Terduga teroris asal Rokan Hilir, Abu Riky diduga berencana menyerang polisi dengan memakai panah.

Menhan RI Ryamizard Ryacudu menilai, Resimen Mahasiwa (Menwa) sebagai komponen pendukung TNI bisa mencegah perluasan paham radikalisme.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mendesak Kemendikbud dan Kemenag bersikap tegas pada sekolah maupun madrasah yang mengajarkan paham radikal. 

"Kalau sudah terbukti dan ada pelanggaran hukum, Polri akan menindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2018," jelas Dedi.

BIN mengklarifikasi informasi dari pejabat lembaga itu yang menyebut 41 masjid di lingkungan kantor pemerintah terpapar paham radikal. BIN menyatakan hanya menemukan para penceramah di 41 masjid terindikasi berpaham radikal.

Pengurus Dewan Masjid Indonesia mengaku tidak memiliki sumber daya memadai untuk mencegah pengaruh radikalisme menyebar ke masjid. 

Otonomi kampus itu dalam perkara kebebasan akademik. Tapi tidak dalam konteks mengganti ideologi negara.

Bagaimana proses para pelajar dan mahasiswa bergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia?

DMI telah menyebarkan pedoman ceramah pada masjid di instansi pemerintah. Namun tak semua mendapatkan pedoman itu, antara lain masjid di Kemendagri.