Indeks News Plus Pemilu

KPU memastikan akan mengkaryakan pegawai yang sudah ada untuk menjalankan pemilu di 3 provinsi DOB Papua.

Demokrat mengatakan pembahasan capres atau cawapres dilakukan usai koalisi terbentuk.

PPP meminta Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu ketimbang melakukan manuver politik yang memecah belah.

Sri Mulyani mengatakan, akan ada pasal khusus yang menjadi pengatur anggaran dalam kesiapan Pemilu 2024 untuk 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Prabowo akan dikukuhkan menjadi capres di 2024 dalam Rakernas Partai Gerindra.

Menurut Sandiaga Uno pada acara Rapimnas Gerindra, seluruh kader akan diberikan arahan besar dari pengurus partai dan mengukuhkan Prabowo jadi capres 2024.

Komisi II DPR menilai penerbitan Perppu lebih realistis ketimbang revisi UU Pemilu. Pasalnya saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

Meski PDIP sudah memimpikan kemenangan, tapi masih belum ada nama yang mereka usung pada pilpres mendatang.

Partai Nasdem memberi syarat partai yang ingin berkoalisi harus memenuhi unsur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Wasisto menilai ponpes sebagai lembaga pendidikan pasti akan netral. Namun secara personal, bagi ulama atau santri tentu lain cerita.

Gus Jazil mengaku inspirasi menduetkan Muhaimin dengan Anies datang dari kiai langitnya PKB.

Cak Imin mengaku belum menjalin komunikasi secara langsung soal niatnya menggandeng Sri Mulyani sebagai cawapres di 2024.

Sebelum bicara ojo dumeh, Jokowi telah lebih dulu mengimbau para pendukungnya untuk ojo kesusu alias tidak terburu-buru.

Penggunaan media sosial untuk mendulang popularitas sudah tepat, tapi masih diperlukan kerja lebih lanjut mengubahnya menjadi elektabilitas.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 akan diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022.

Koalisi PKS-PKB dinilai tidak sepenuhnya menguntungkan karena kedua partai belum memiliki kandidat yang punya elektabilitas memadai.

Jokowi tidak ingin Indonesia diguncang masalah politik dalam negeri di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Partai Buruh berkesimpulan masa kampanye seharusnya dimulai pada Juli 2023 dengan durasi tujuh bulan lamanya.

Masa penyelesaian sengketa pemilu 6 hari akan memberatkan Bawaslu.

Kejagung & Bawaslu sepakat perlu dilakukan pendidikan bersama terkait tindak pidana pemilu karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan pidana lain.