Indeks Netralitas Polri

Menurut Benny K Harman, pada Pemilu 2019 dirinya sangat getol menyoroti netralitas Polri, tetapi banyak anggota DPR RI saat itu yang tak sepakat.

Kabaharkam Polri, Komisaris Jenderal Fadil Imran, memastikan tidak ada anggota polisi yang ikut memasang baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur.

Jejak digital sangat mudah dimodifikasi sehingga etika di ruang publik, seperti media sosial, harus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota Polri.

Mabes Polri mengadakan Apel Kepala Satuan Wilayah 2020 yang dilakukan secara virtual dan tatap muka.

Presiden Jokowi meminta aparat TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas sehingga kualitas demokrasi bisa ditingkatkan.

Kapolri menginstruksikan bawahannya menunda pengusutan kasus calon kepala daerah dengan alasan netralitas. Pengamat menilai itu tak bisa dijadikan alasan.

DPR sebut ada Kapolda yang sudah mendeklarasikan diri maju dalam Pilkada 2020 namun belum mengundurkan diri.

Saat menjawab gugatan kubu Prabowo-Sandi di MK, Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran netralitas Polri dan BIN di Pilpres 2019.  

Seorang polisi di Garut mengaku diminta atasannya memenangkan Jokowi. Dia pun dimutasi diduga karena mendukung Prabowo. Tapi ini semua dibantah atasan.

Polri akan memeriksa informasi soal tangkapan layar percakapan diduga anggota polisi untuk menggalang dukungan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.

Polri kerap mendapatkan tudingan tidak netral dalam Pemilu 2019 seperti kasus dugaan buzzer polisi untuk Jokowi.

Arsul Sani menilai, tak ada yang salah dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Perwira TNI dan Polri soal sosialisasi program kerja pemerintah.

Indikasi penyalahgunaan kekuasaan tersebut, menurut Muzani, lantaran permintaan Jokowi disampaikan pada saat tahun politik.

Menurut Zulhas, banyak laporan dari masyarakat yang meminta ketegasan TNI dan Polri untuk berlaku netral selama Pilkada serentak 2018.