Indeks Nelayan

Pemerintah berencana untuk memadukan sektor migas dan perikanan untuk meningkatkan kinerja nelayan Indonesia.

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pontianak mendeportasi 49 nelayan Vietnam yang ditangkap terkait kasus pencurian ikan, dengan menggunakan pesawat Lion Air dari Pontianak menuju Jakarta lalu kemudian dilanjutkan ke Ho Chi Min, Vietnam dengan menggunakan Vietnam Airlines.

Pembukaan izin pengusaha asing untuk mengambil ikan di perairan Natuna hanya akan menghancurkan nelayan tradisional karena kapal asing dilengkapi alat tangkap yang canggih.

Pemerintah akan "memaksa" nelayan menjual hasil tangkapannya ke TPI. Kebijakan ini ditujukan untuk memutus rantai rente dalam distribusi ikan dan juga melacak tangkapan ikan. Sayangnya, infrastruktur untuk TPI ini masih belum memadai.

Nelayan yang berasal dari daerah pesisir di Sumatera Barat memprotes sikap pemerintah yang melarang kapal bagan mereka melaut, dan mereka menuntut agar pemerintah melegalkan semua bagan beroperasi di provinsi itu serta melepaskan kapal dan nahkoda yang ditangkap pihak terkait.

Kebijakan impor ikan yang dilakukan pemerintah akan melalui pengawasan yang ketat. Pemerintah juga memperhatikan asas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti mempertimbangkan ketahanan pangan dan gizi, jaminan mutu dan keamanan pangan serta keberlanjutan industri ekspor atau tradisional.

Menteri Susi mengharapkan agar perbankan bisa menurunkan suku bunga pinjaman dan memberikan kelonggaran pada nelayan-nelayan eks-cantrang di pantura, sehingga dapat mengganti alat tangkapnya dengan yang ramah lingkungan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menggenapkan jumlah auditornya dari 700 ke 1.000 orang untuk mencapai target penerbitan 10.980 Sertifikat CBIB. Auditor-auditor tersebut juga akan didatangkan dari sektor swasta dan perguruan tinggi.

Kiara menekankan agar “Program Jaring Nelayan” yang digulirkan pemerintah jangan sampai menjerumuskan para nelayan dengan utang yang berasal dari kredit perbankan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 20.000 bidang tanah nelayan akan mendapatkan bantuan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat) pada 2016.

Reklamasi Teluk Jakarta sudah dilaksanakan meski belum ada peraturan daerah yang mengaturnya. Salah satu pengurukan yang sedang berlangsung adalah reklamasi Pulau G di sekitar Muara Angke. Para nelayan pun tak tinggal diam. Bersama beberapa LSM, mereka menggugat pemprov DKI Jakarta karena reklamasi itu akan berdampak buruk bagi pencaharian dan hunian mereka.

Para nelayan di Tasikmalaya, Jawa Barat, ternyata sudah mengintegrasikan teknologi komunikasi dalam pekerjaan mereka dengan memanfaatkan smartphone untuk mengetahui informasi cuaca dan gelombang.