Indeks Nasional

Permintaan Jokowi agar mahasiswa tidak demo lagi dianggap angin lalu. Jokowi bahkan dianggap otoriter.

Randi, mahasiswa budidaya perairan dari Universitas Halu Oleo, tewas ditembak oleh peluru dari arah barisan polisi.

Menhan Ryamizard Ryacudu bilang ada kelompok ISIS yang menunggangi kerusuhan di Papua, klaim yang dianggap sepihak dan tak terbukti.

Ketum AMPG Ilham Permana mengecam tindakan menggembok gerbang kantor DPP Golkar yang dilakukan AMPG kubu Bamsoet.

PSI memperkenalkan para Anggota DPRD DKI Jakarta Terpilih serta melantik pengurus tingkat kota dan kecamatan.

AMPG Pro-Bamsoet menggembok pintu gerbang DPP Partai Golkar, Minggu (25/08/19) dini hari karena kecewa tak diizinkan masuk.

Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semula menempatkan Gus Dur sebagai ikon utamanya, sebelum dikuasai Muhaimin Iskandar hingga kini.

Pengamat menilai diangkatnya Risma sebagai pengurus partai adalah upaya PDIP memuluskan jalan menuju DKI 1 pada 2022.

Tidak ada urgensi GBHN dihidupkan kembali, walhasil ide amandemen UUD 1945 dicurigai sebagai modus mengerdilkan demokrasi dan siasat kendalikan kepala negara.

Dalam pidato kenegaraan, Jokowi bicara beberapa hal baru seperti pemindahan ibukota. Ada pula yang tak lagi dia bicarakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Kecil kemungkinan Jokowi memilih kader PSI, Perindo, Hanura, PKPI dan PBB sebagai menteri.

PDIP membujuk partai di luar koalisi agar sepakat dengan amandemen UUD 1945 lewat paket pimpinan MPR.

AD/ART FPI yang menyinggung soal khilafah nubuwwah disinyalir menjadi pengganjal dikeluarkannya perpanjangan SKT Ormas.

Munas Golkar 2019 barangkali akan jadi pengulangan 'pertarungan' antara Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Mereka punya jagoan masing-masing.

Saat peringatan Harlah, PKB mengaku tak mengundang Jokowi. Sebaliknya Jokowi tak mau hadir dan mengutus Jusuf Kalla ke acara Harlah PKB.

Erwin menilai Airlangga bisa kembali menjadi Menteri Perindustrian yang siap membantu Presiden Jokowi dalam pemerintahannya.

Polri menyatakan siap mengamankan pelantikan Jokowi-Ma'ruf yang dijadwalkan pada Oktober 2019.

Bagi banyak pihak, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dianggap baik. Sebagian yang lain menganggapnya kemunduran.

"Kalau benar memang mereka bermasalah dengan KPK, maka kurang etis mereka menjadi pimpinan atau pegawai KPK," kata Abdullah,

Prananda Prabowo, Puan Maharani, hingga Joko Widodo mulai digadang buat menempati kursi nomor 1 di partai berlambang banteng itu. Ketiganya menjadi calon kuat buat menjadi suksesor Megawati.